Mulyanto Sebut Ekspor Pasir Laut di Ujung Pemerintahan Jokowi, Kebijakan Gegabah Berbahaya

Indonesiainside.id – Kebijakan pemerintah yang membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga kedaulatan negara.

Mulyanto menyatakan penolakannya secara tegas dan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membatalkan kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan ini terlalu gegabah, terutama di akhir masa jabatan Jokowi yang tinggal satu bulan lagi.

“Sudah 20 tahun dilarang masak di ujung Pemerintahan yang tinggal satu bulan lagi, justru malah dibuka. Ini kan terkesan kejar tayang,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Meski pemerintah menyebut bahwa izin ini diberikan untuk pengerukan sedimen laut dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, Mulyanto menilai kebijakan tersebut tetap berisiko. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur hal ini juga memungkinkan pasir laut diekspor, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut Indonesia di masa mendatang.

“Kita mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara. Pengaruh pada ekosistem laut, apalagi pada pulau-pulau kecil akan sangat negatif, karenanya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang,” lanjut Mulyanto.

Sebagai politisi dari Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan bahwa dirinya secara tegas menolak kebijakan tersebut. Menurutnya, tidak ada urgensi bagi Indonesia untuk mengekspor pasir laut, dan keuntungan ekonomi yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

“Keuntungan ekonomi yang diperoleh bisa tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan laut yang akan kita tuai,” tambahnya.

Kekhawatiran Mulyanto tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan. Ia juga khawatir kebijakan ini akan memperluas wilayah negara importir, terutama jika ekspor dilakukan ke negara tetangga seperti Singapura. Menurutnya, hal ini bisa mengurangi wilayah Indonesia, yang jelas membahayakan kedaulatan negara.

“Anehnya lagi, kementerian yang bertanggung jawab dalam PP tersebut berbeda dengan kementerian yang berwenang memberi izin usaha penambangan pasir laut (Kementerian ESDM). Ini kan jadi ada dualisme,” pungkasnya,

Tinggalkan Komentar