Indonesiainside.id – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan komitmen penuh dalam mendukung Koperasi Desa Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang digagas Presiden melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Program ini diyakini menjadi jalan baru pemerataan ekonomi dengan melibatkan lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat sipil.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menekankan, peran ASN akan diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat kapasitas koperasi. Dengan pendekatan kolaborasi, koperasi diharapkan bisa tumbuh sebagai entitas bisnis modern yang berdaya saing.
“ASN tidak bekerja sendiri. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita membangun cara kerja kolaboratif lintas kementerian dan stakeholder, dengan terobosan-terobosan baru. Harapannya, koperasi Merah Putih bisa menjalankan tugasnya sebagai entitas bisnis yang modern, dan pada saat yang sama memperkuat ekonomi lokal,” kata Taufiq di Westin Hotel, Jakarta, Selasa (23/9).
Untuk memastikan implementasi berjalan nyata, LAN akan melakukan piloting atau proyek percontohan koperasi Merah Putih di sejumlah daerah. Jawa Timur menjadi salah satu lokasi awal yang akan dijalankan mulai bulan depan.
“Piloting ini kita rencanakan tahun ini. Dari hasil pertemuan hari ini, kita akan langsung bawa ke lapangan. Kata kuncinya adalah bagaimana koperasi tumbuh berkelanjutan, bukan sekadar karena disubsidi pemerintah, tapi karena disokong ekosistem,” jelas Taufiq.
Melalui piloting, koperasi akan diuji dalam berbagai model ekosistem ekonomi lokal. Setiap daerah dipastikan memiliki konteks dan karakteristik berbeda, sehingga pola penguatan koperasi tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
Selain percontohan di daerah, LAN juga tengah menyiapkan dashboard digital untuk memantau kinerja kolaborasi dan tata kelola koperasi. Fitur ini akan menjadi sarana integrasi data lintas kementerian, BUMN, dan stakeholder lain yang terlibat.
“Digitalisasi menjadi menu utama. Bukan sekadar administrasi, tetapi juga pemanfaatan ekonomi digital yang membuka akses lebih luas bagi koperasi Merah Putih. Dengan begitu, input sampai outcome dapat terpantau dengan jelas,” tambah Taufiq.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kementerian Koperasi (Kemenkop), Destry Anna Sari mengapresiasi inisiatif LAN. Menurutnya, peran LAN sangat krusial dalam ‘menjahit’ kerja lintas kementerian/lembaga agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Inpres 9/2025 itu melibatkan 15 kementerian, 3 kepala badan, serta semua gubernur, bupati, dan wali kota. Tantangannya adalah bagaimana program masing-masing tetap berjalan, tetapi kinerja akhirnya, yaitu pemerataan ekonomi bisa tercapai. Nah, ini yang dikawal LAN,” ujar Destry.
Ia mencontohkan, biasanya setiap lembaga memiliki rencana A sampai Z sendiri, dari sosialisasi hingga evaluasi. Pola seperti itu kerap membuat inefisiensi program. “Dengan LAN, ada pola pembagian. Siapa yang A sampai B, siapa yang B sampai C. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih, dan hasilnya bisa diukur lebih jelas,” jelasnya.
Di sisi lain, LAN menegaskan, peran koperasi Merah Putih bukan sekadar menambah jumlah koperasi baru, tetapi mengubah cara kerja pembangunan ekonomi agar lebih efisien. Pasalnya, laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan tingkat inefisiensi program koperasi dan UMKM mencapai 56 persen karena pendekatan sektoral yang tidak terintegrasi.
Dengan pola baru, LAN berharap koperasi menjadi wadah kolaborasi lintas sektor. “Bukan rapat antar kementerian, tapi proses learning bersama. Kita akan jalankan ini secara periodik, dengan follow up ke lapangan dan benchmarking, termasuk belajar ke luar negeri,” tegas Taufiq.
Untuk itu menurut Destry, Koperasi Merah Putih diyakini sebagai jalan tengah ekonomi Indonesia untuk menggabungkan kekuatan pasar modern dengan semangat kebersamaan. Dalam desain besar pemerintah, lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan akan dibentuk sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
“Kalau piloting berhasil, ini tinggal diperbanyak. Presiden ingin melihat bukan hanya output lembaga, tetapi outcome nyata untuk rakyat. Tujuan akhirnya adalah pemerataan ekonomi yang membawa kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.