Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, menilai kebijakan fiskal pemerintah dalam mengatasi dampak penyebaran virus corona (covid-19) kurang tepat.
Presiden Jokowi menerapkan kebijakan stimulus fiskal berupa pemberian kebijakan untuk merangsang permintaan dan tingkat konsumsi masyarakat. Tapi, pada saat yang sama orang nomor satu di Indonesia itu justru mengimbau social distancing, pembatasan interkasi sosial.
Menurut Chatib, dua kebijakan itu tidak ampuh untuk meredam dampak ekonomi akibat virus corona. Jika orang mengurangi aktivitas, termasuk berbelanja, menghindari keramaian, kontak sosial, maka pola kebijakan itu tidak efektif.
“Walau memiliki uang, orang akan mengurangi aktivitas belanjanya,” ucap dia. Meskipun masyarakat melakukan aktivitas belanja secara online, tapi jumlahnya juga sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi budaya belanja online masyarakat Indonesia yang masih rendah.
Chatib mengatakan, ada lima poin yang perlu diubah dari kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Pertama, pemerintah perlu mengamankan rantai pasok produk di perkotaan lebih dulu ketimbang pedesaan.
“Perkotaan mungkin akan mengalami dampak lebih besar dibanding desa karena kepadatan penduduk dan intensitas interaksi. Karena itu kota mungkin menjadi prioritas,” ucap dia.
Kedua, pemerintah perlu mengubah aliran stimulus fiskal yang semula lebih mendasar sumber pendapatan masyarakat menjadi penyediaan layanan kesehatan. Misalnya memastikan kesiapan fasilitas, tenaga medis, hingga obat-obatan di rumah sakit, serta asuransi bagi pasien positif virus corona. “Setelah kondisi bisa diatasi dan aktivitas menjadi normal, di mana interkasi terjadi, baru lakukan demand management lagi melalui fiskal,” ujar dia.
Ketiga, pemerintah harus menggencarkan bantuan sosial (bansos) yang langsung menyasar masyarakat miskin agar mereka tidak terdampak. Mulai dari program keluarga harapan (PHK), bantuan pangn nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja.
Keempat, pemerintah harus merelokasi penggunaan anggaran dari yang kurang penting ke prioritas, misalnya sektor kesehatan. Tentu dengan menaikkan defisit anggaran lebih tinggi.
Kelima, pemerintah harus memberi jaminan rantai pasok bahan pangan agar tidak menyusut dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Itu bertujuan menghindari kenaikan harga dsn inflasi di tengah penyebaran virus.
“Setelah situasi kembali nornal, barulah standard counter cyclical fiscal monetary untuk mendorong aggregate demand bisa dijalankan dan efektif,” ucap dia. (PS)