Indonesiainside.id – Platform pembayaran digital OVO menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam inisiatif bersama untuk memberantas judi online melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online atau Gebuk Judol putaran kedua.
Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menyampaikan bahwa sejak tahun 2017, pihaknya secara aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.
“Sejak awal 2017, OVO secara proaktif mendukung program pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.,” ujar Karaniya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, OVO tak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan digital, tetapi juga turut mengambil peran dalam mengatasi tantangan sosial berskala nasional seperti maraknya praktik judi online.
Gebuk Judol ronde kedua dibuka sejak 21 Juli 2025 dan akan berlangsung hingga 20 Agustus 2025. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui laman resmi https://ovo.id/gebuk-judol atau lewat fitur Pusat Bantuan di aplikasi OVO.
Kolaborasi ini melanjutkan kerja sama yang telah terjalin antara OVO dan PPATK sejak 2017, dan menjadi kelanjutan dari keberhasilan ronde pertama yang digelar pada Februari–Maret 2025.
Pada periode pertama, inisiatif ini berhasil mengumpulkan ribuan laporan dari masyarakat. Lebih dari 95 persen laporan dinyatakan valid, menghasilkan total 11.000 kasus yang terverifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.500 akun terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian online telah diblokir, dan datanya diteruskan ke PPATK serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan data terbaru dari PPATK, volume transaksi judi online mengalami penurunan tajam lebih dari 80 persen dibandingkan periode sebelumnya. Selama Januari–Maret 2025, jumlah transaksi tercatat mencapai 39.818.000. Jika tren ini berlanjut, jumlah transaksi sepanjang 2025 diperkirakan akan menurun hingga sekitar 160 juta transaksi.
Kemkomdigi sendiri telah memblokir lebih dari 1,3 juta konten terkait judi daring. Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia juga telah melakukan penegakan hukum yang signifikan dengan menyita aset jaringan judi online senilai lebih dari Rp500 miliar.
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan publik dalam program Gebuk Judol.
“Kami melihat peningkatan pelaporan yang signifikan selama periode Gebuk Judol yang menunjukkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik judi online ilegal. Ini merupakan langkah positif yang perlu dilanjutkan dan kami mendukung inisiatif ini untuk memperkuat ekosistem pelaporan yang efektif, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.