Indonesiainside.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Konsultasi Publik Regulasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Surabaya, Jawa Timur. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan sekaligus merumuskan arah kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika global dan berkeadilan bagi pekerja dan pengusaha.
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari menjelaskan, setiap regulasi ketenagakerjaan yang disusun harus menjawab tantangan perubahan dunia kerja tanpa mengorbankan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pelaku usaha.
“Kemnaker ingin memastikan setiap regulasi ketenagakerjaan mampu menjawab tantangan global, sekaligus menjamin keadilan bagi pekerja dan keberlanjutan usaha bagi pengusaha,” ujar Dhatun dalam keterangannya, Senin (10/11).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang mengamanatkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru secara terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan tersebut menegaskan bahwa substansi ketenagakerjaan perlu diatur secara mandiri agar lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami masyarakat.
“Putusan MK memberi pesan bahwa tata kelola hukum ketenagakerjaan harus sederhana, sinkron, dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah bersama DPR memiliki waktu dua tahun untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru,” jelas Dhatun.
Rancangan undang-undang (RUU) yang sedang disiapkan akan mencakup tujuh isu pokok, yakni: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (Outsourcing), Waktu Kerja dan Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pesangon dan Kompensasi, Penghargaan Masa Kerja, serta Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).
Selain menindaklanjuti putusan MK, forum konsultasi publik ini juga berfungsi sebagai ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi dari pekerja, pengusaha, akademisi, dan praktisi hubungan industrial.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pelibatan publik merupakan kunci agar rancangan undang-undang benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dunia kerja.
“Konsultasi publik bukan sekadar formalitas. Kami ingin mendengar langsung suara para pelaku hubungan industrial agar regulasi yang lahir nanti benar-benar aplikatif dan berkeadilan,” tuturnya.
Melalui proses ini, Kemnaker berharap lahirnya UU baru dapat menjadi pondasi hukum ketenagakerjaan yang lebih sederhana, inklusif, dan responsif terhadap tantangan global tenaga kerja.