Indonesiainside.id – Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Ketegangan di sejumlah kawasan strategis dunia dinilai berpotensi mengganggu distribusi energi global yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi energi nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi secara matang, terutama jika konflik geopolitik memengaruhi jalur distribusi energi internasional seperti di kawasan Selat Hormuz.
Menurutnya, gangguan terhadap jalur distribusi energi dunia dapat berdampak pada stabilitas pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan strategi yang komprehensif untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.
“Ancaman ketersediaan stok BBM bagi kita memang ada di depan mata. Karena itu pemerintah harus menyiapkan strategi antisipasi dengan berbagai simulasi dan skenario,” jelas dia, dikutip Selasa (10/3).
Politisi Fraksi PKB itu menilai pemerintah perlu melakukan analisis dan perencanaan secara mendalam agar siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk apabila terjadi gangguan pada rantai pasok energi global.
“Harus ada analisis dan simulasi yang matang. Kalau ada gangguan pada pasokan, pemerintah sudah punya skenario alternatif untuk mengatasinya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menyoroti isu mengenai stok BBM nasional yang kerap disebut hanya cukup untuk sekitar 20 hingga 30 hari. Menurutnya, informasi tersebut perlu dipahami secara tepat oleh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut sebenarnya merujuk pada kapasitas penyimpanan BBM yang dimiliki Indonesia, bukan berarti cadangan energi nasional hanya tersedia untuk jangka waktu tersebut.
“Stok sekitar 24 hari itu bukan berarti kita hanya memiliki BBM sebanyak itu, tetapi itu adalah kapasitas penyimpanan yang kita miliki,” imbuhnya.
Firnando menambahkan pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional agar dapat menampung stok BBM dalam jumlah yang lebih besar.
Selain itu, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber impor energi dengan tidak hanya bergantung pada negara-negara di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
“Pembelian impor energi juga dilakukan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat dan negara lain, sehingga pasokan tetap bisa terjaga,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa potensi kenaikan harga minyak dunia tetap perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada kondisi fiskal negara, terutama terkait besarnya subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kenaikan harga minyak dunia pasti akan berdampak pada APBN karena adanya subsidi energi. Karena itu strategi antisipasi harus disiapkan dengan matang,” seru dia.
Firnando juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi isu kelangkaan BBM. Ia menegaskan pemerintah bersama badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi terus memantau kondisi pasokan energi nasional.
“Saya mengimbau masyarakat tidak perlu panic buying. Pemerintah dan BUMN energi tentu akan menyiapkan strategi agar kelangkaan BBM tidak terjadi,” kata Firnando.