Indonesiainside.id – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aryo Djojohadikusumo, menekankan perlunya instrumen finansial inovatif untuk mempercepat pembangunan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satunya lewat penerbitan green bonds oleh PLN.
“Internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar enam persen. Dalam dunia usaha, angka itu terlalu rendah sehingga investor swasta enggan masuk. Karena itu, pembangunan transmisi mau tidak mau harus ditangani PLN. Di sinilah peran penerbitan green bonds menjadi penting,” ujar Aryo dalam Energy Insights Forum “The Energy We Share” di Jakarta, Rabu (20/8) malam.
Aryo menegaskan Indonesia tidak kekurangan sumber daya energi bersih, tapi butuh skema pembiayaan yang bisa menjembatani kesenjangan antara potensi sumber daya dan kebutuhan listrik. “Dengan green bonds, PLN bisa membiayai pembangunan jaringan transmisi listrik EBT,” jelasnya.
Green bonds merupakan obligasi yang secara khusus diterbitkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit energi terbarukan, penguatan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi. Keunggulannya adalah dana yang terkumpul hanya digunakan untuk proyek hijau, sehingga memberi kepercayaan lebih kepada investor global yang kini semakin selektif dalam menyalurkan pendanaan.
Green bonds bagi Indonesia dapat menjadi instrumen kunci untuk kebutuhan pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi yang hampir mencapai Rp3.000 triliun, sekaligus meningkatkan kredibilitas transisi energi di mata internasional.
SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman, mengamini pandangan tersebut. Menurutnya, PLN tidak bisa sendirian.
“RUPTL 2025–2034 yang kami keluarkan menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan, termasuk energy storage. Namun, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana mengeksekusinya bersama-sama,” tegas Nurlely.