Oleh Ahmad ZR dan Andryanto S
Indonesiainside.id, Jakarta – Hari Koperasi yang diperingati setiap tanggal 12 Juli dinilai menjadi momentum terbaik untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Dengan koperasi sebagai sistem sokoguru ekonomi rakyat, masyarakat yang miskin memiliki harapan dan wadah untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Koperasi yang memiliki azas kekeluargaan dinilai sangat cocok dengan karakter masyarakat Indonesia terutama di pedesaan. Terbukti, semasa pemerintahan Orde Baru, koperasi berkembang pesat hingga masa kejayaannya dan ikut menopang pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan yang terlihat dari gini ratio hanya 0,30%, terendah sepanjang sejarah republik ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Subiakto Tjakrawerdaya, mantan Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998, saat ditemui Indonesiainside.id, di Jakarta, Jumat (12/7). “Obsesi gerakan koperasi dari Bung Hatta diimplementasikan oleh Pak Harto. Koperasi benar-benar menjadi sokoguru, karena sokoguru itu secara ekonomi bahwa koperasi punya lembaga perdagangan dan lembaga perbankan yang menopang kegiatan ekonomi rakyat kecil,” katanya.
Menurut dia, koperasi pada masa Pak Harto menjadi sarana untuk pembangunan desa sekaligus membangun pertanian, dan mengentaskan kemiskinan. Dalam implementasi di lapangan, lanjut dia, dibentuklah koperasi unit daerah (KUD) dan koperasi serba usaha (KUS) di desa-desa oleh Pak Harto.
Dengan konsep KUD ini, dia menilai, tidak akan terjadi kesenjangan antara lintas sektor dan lintas masyarakat. Bahkan, koperasi pada masa Pak Harto berhasil menjadi tonggak penting dalam pendirian Bank Bukopin. “BRI itu juga seharusnya jadi bank koperasi karena dulu kan namanya BKTN. Kalau Bulog jadi trading house-nya koperasi dan BRI jadi lembaga perbankan koperasi, itu baru sokoguru ekonomi,” ucapnya.
Subiakto memaparkan koperasi mampu tumbuh pesat di zaman Soeharto karena tingginya komitmen pemimpin pemerintahan. “Pak Harto benar-benar melaksanakan cita-cita Bung Hatta. Seperti penyaluran pupuk yang tadinya disebar 10 pengusaha, diganti dan disebar oleh 2.000 KUD. Perusahaan-perusahaan skala besar juga didorong dan diwajibkan untuk membeli hasil koperasi. Tapi kebijakan tersebut sekarang berubah. Dan sampai saat ini belum ada pemimpin seperti Pak Harto yang benar-benar komit terhadap koperasi,” ujarnya.
Berbagai pencapaian koperasi pada zaman Soeharto, lanjut dia, membuahkan hasil memuaskan. Bahkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) memberikan gelar “Bapak Pembangunan Koperasi” bagi Pak Harto.(*/Dry)