Indonesiainside.id – Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Timur pada akhir tahun 2025 memberikan dampak telak pada sektor ekonomi warga. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) setempat mencatat sedikitnya 5.060 hektare lahan perkebunan rusak terendam banjir dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat.
Kepala Disbunnak Aceh Timur, Murdhani, mengungkapkan bahwa komoditas kelapa sawit, khususnya lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), menjadi wilayah yang paling terdampak.
“Berdasarkan pendataan sementara, lahan peremajaan sawit rakyat mendominasi. Total luasan yang mengalami kerusakan mencapai 4.510 hektare,” ujar Murdhani di Aceh Timur.
Curah hujan tinggi sejak akhir November lalu memicu genangan air dalam durasi lama. Hal ini merusak struktur tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Berikut adalah rincian luas kerusakan lahan sawit di beberapa kecamatan:
Kecamatan Peunaron: 890 hektare (Kerusakan terluas)
Kecamatan Indra Makmur: 750 hektare
Kecamatan Ranto Peureulak & Banda Alam: Masing-masing 550 hektare
Kecamatan Pante Bidari: 555 hektare
Kecamatan Peureulak: 450 hektare
Kecamatan Idi Tunong: 375 hektare
Kecamatan Birem Bayeun: 250 hektare
Kecamatan Rantau Selamat: 200 hektare
Selain sawit, banjir juga merusak ratusan hektare perkebunan kakao. Di Kecamatan Pante Bidari, terdapat 90 hektare lahan kakao yang terdampak, disusul Peunaron seluas 50 hektare (rusak berat), dan Indra Makmu seluas 40 hektare (rusak sedang).
Murdhani memperingatkan bahwa kerusakan ini bukan sekadar hilangnya fisik tanaman, melainkan ancaman jangka panjang bagi pendapatan petani.
“Banjir menyebabkan erosi tanah, rusaknya saluran kebun, serta hilangnya unsur hara. Ini berpotensi menurunkan produktivitas petani dalam jangka menengah hingga panjang,” jelasnya.
Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen untuk segera melakukan langkah pemulihan. Pihak dinas akan terus melakukan pendataan lanjutan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan.
“Kami sedang menyusun langkah pemulihan, termasuk kemungkinan bantuan benih, perbaikan lahan, serta pendampingan teknis. Tujuannya agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal pascabencana,” pungkas Murdhani. (Nto)