Indonesiainside.id – Industri hulu tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat. Hingga 2025, tercatat sedikitnya lima pabrik tekstil menghentikan operasional bahkan menutup usahanya secara permanen.
Alhasil dampaknya, sekitar 3.000 pekerja diperkirakan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa gejala deindustrialisasi benar-benar terjadi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi pun mengungkapkan lima perusahaan yang telah berhenti beroperasi tersebut, yakni PT Polychem Indonesia yang beroperasi di Karawang dan Tangerang, PT Asia Pacific Fibers di Karawang, PT Rayon Utama Makmur (bagian dari Sritex Group), dan PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) di Tangerang.
Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi serat rayon, polyester, serta benang dan bahan baku tekstil lainnya.
“Tutupnya 5 perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya perusahaan ini. Saat ini, 6 pabrik lainnya produksinya sudah di bawah 50%, bahkan sudah ada yang on-off. 5 mesin polimerisasi sudah stop, tidak produksi lagi,” kata Farhan dalam keterangannya, Minggu (30/11).
Ia memperingatkan, potensi penutupan pabrik masih akan berlanjut pada 2026 jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas dalam mengendalikan impor, khususnya terkait transparansi penerima kuota impor terbesar yang dinilai menjadi pemicu membanjirnya produk impor di pasar domestik.
Farhan menegaskan, data tersebut seharusnya dimiliki pemerintah karena setiap barang impor yang masuk melalui pelabuhan tercatat dalam sistem Bea Cukai.
“Data itu mudah untuk didapatkan bagi pemerintah. Ini kami tinggal tunggu actionnya saja. Karena jika tidak ada tindakan korektif, 6 perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik. Selain itu, anggota kami tidak bisa menentukan rencana produksi di tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor yang diberikan pemerintah. Deindustrialisasi benar-benar terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, Farhan mengapresiasi komitmen Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam menekan laju impor ilegal. Ia meyakini pengusutan terhadap praktik impor thrifting dapat membuka tabir kecurangan dalam tata niaga impor yang selama ini merugikan industri dalam negeri.
“Dalam impor thrifting itu bisa ketahuan siapa pengimpornya hingga backing-backing-nya. Penegak hukum juga bisa didalami siapa menyebabkan kerugian negara, kami meyakini bahwa birokrat yang terlibat sama-sama saja dan sudah terafiliasi dengan matang,” pungkas Farhan.