Kemnaker Minta Masyarakat Selektif terhadap Informasi Lowongan Pekerjaan

IndonesiaInside.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang tersebar melalui platform digital.

Pasalnya, saat ini, semakin masif penggunaan platform digital untuk mencari dan menawarkan pekerjaan sehingga semakin membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.

“Kami meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap informasi lowongan pekerjaan, baik dengan memverifikasi melalui website resmi perusahaan, media sosial resmi, maupun menghubungi langsung perusahaan terkait,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga, Minggu (12/1/2025).

Kondisi ini juga menjadi perhatian khusus Menteri Prof Yassierli agar jajaran Kemnaker secara aktif memberikan layanan pengaduan publik atas lowongan kerja palsu serta aktif mensosialisasikan kepada masyarakat atas kerawanan dan bahaya lowongan kerja palsu.

“Jika ada pihak yang dirugikan jangan ragu-ragu untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut merupakan pidana penipuan,” ujarnya.

Hal penting lainnya adalah memastikan kredibilitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Salah satu indikatornya adalah proses rekrutmen tidak memungut biaya apapun dari pelamar.

“Jika ada pungutan biaya dalam proses rekrutmen, hampir pasti itu adalah modus penipuan,” ujarnya.

Kredibilitas mencakup jenis usaha yang dijalankan perusahaan tidak bertentangan dengan hukum.

“Tujuannya agar kita tidak terjebak dengan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum seperti praktik judi berbasis daring,” ujarnya.

Untuk membantu masyarakat lebih waspada, Kemnaker juga mengidentifikasi beberapa ciri-ciri umum lowongan kerja palsu. Mulai dari tawaran gaji yang tidak masuk akal tinggi untuk posisi yang tidak spesifik. Kemudian penggunaan alamat email tidak resmi, seperti yang menggunakan domain umum (contoh: @gmail.com).

Tidak adanya informasi yang jelas terkait alamat perusahaan, tanggung jawab pekerjaan, atau syarat-syarat yang logis. Ada permintaan transfer uang untuk biaya administrasi, pelatihan, atau seragam kerja. Hingga proses perekrutan dilakukan secara tidak transparan, seperti wawancara instan via chat tanpa konfirmasi formal.

Selain masyarakat, Kemnaker juga meminta platform penyedia lowongan pekerjaan untuk lebih teliti dalam memverifikasi informasi yang dipublikasikan.

“Mereka harus memastikan bahwa informasi yang diunggah berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak merugikan pencari kerja,” jelas Sunardi.

Untuk masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi penipuan terkait lowongan kerja, Kemnaker menyediakan saluran pengaduan resmi. Aduan dapat disampaikan melalui website Kemnaker atau layanan hotline di 1500 630.

“Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari penipuan lowongan kerja. Mari bersama-sama lebih waspada dan memerangi kejahatan ini,” tandasnya. (nia)

Tinggalkan Komentar