Indonesiainside.id, Jakarta – Interim Manajer Kampanye Amnesty Internasional Indonesia, Justitia Veda, menegaskan, tragedi Paniai, Papua yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 merupakan pelanggaran HAM berat. Hal itu juga diamini oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat melalui sidang paripurna khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020. Keputusan itu berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad Hoc, yang bekerja selama 5 tahun mulai dari 2015 hingga 2020.
Dalam peristiwa itu, terjadi kekerasan penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang yang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Kemudian, 21 orsng lainnya mengalami luka penganiyaan.
Menurut penyelidikan Komnas HAM, anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa itu, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, diduga bertanggung jawab.
Komnas HAM sudah menyerahkan dokumen investigasi ke Kejaksaan Agung. Namun, institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, berdasarkan UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM, mengembalikan dokumen dengan alasan tidak memenuhi syarat.
“Kejaksaan Agung harus melaksanakan mandatnya sebagaimana telah diatur dalam UU Pengadilan HAM untuk segera melakukan penyidikan serta melengkapi bukti-bukti lain yang dibutuhkan,” kata Veda di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).
Beda menjelaskan, banyak saksi mata yang masuh hidup. Dengan demikan, Kejagung bisa meminta keterangan dari para saksi tersebut. “Menunda hal ini sama saja dengan melanggengkan praktik impunitas terhadap para pelaku,” kata Veda.
Sementara Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan, langkah Kejagung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM atas kasus Paniai adalah potret buruknya mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat di negara ini.
“Buruknya mekanisme pertanggungjawaban tersebut melanggengkan budaya pembiaran terhadap kejahatan HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Situasi impunitas di Indonesia sudah kronis,” ucap Yati.
Yati khawatir hilangnya pertanggungjawaban negara akan memicu peristiwa serupa kembali terulang. Misalnya, kata dia, pendekatan keamanan terus terjadi di Papua, bahkan kini merambah ke area-area kebebasan berekspresi dengan penggunaan pasal makar.
“Bagi KontraS pengembalian berkas penyelidikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM bukan karena alasan formil ataupun materiil: melainkan sebagai upaya sistematis Negara untuk menutupi dan melepas tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi,” kata Yati.
Yati menduga Jaksa Agung (ST Burhanuddin) memang tidak mau menyelesaikan kasus tersebut. “Jangan-jangan Jaksa Agung takut kepada Presiden dan TNI/Polri? Jaksa Agung seharusnya dapat bekerja melakukan penyidikan yang komprehensif, independen, imparsial dan efektif,” ujar dia. (EP)