Indonesiainside.id – Suasana haru menyelimuti ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI pada Senin (2/2/2026). Nenek Saudah, lansia korban dugaan penganiayaan akibat menolak aktivitas tambang ilegal di Pasaman, Sumatera Barat, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan keluh kesahnya di hadapan anggota dewan, LPSK, dan Komnas HAM.
Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan tersebut, Nenek Saudah mengungkapkan rasa terima kasih atas atensi besar yang diberikan terhadap kasusnya.
“Saya sebagai korban, berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Tiada kusangka kejadian ini akan membawa saya sampai ke sini,” ucap Saudah sambil terisak.
Meski Polres Pasaman telah menetapkan satu tersangka berinisial IS alias MK, pihak keluarga menilai adanya kejanggalan. Mereka meragukan jika penganiayaan seberat itu hanya dilakukan oleh satu orang tunggal.
Perwakilan keluarga membeberkan fakta memilukan di mana Nenek Saudah tidak hanya dipukul, tetapi juga diseret dan dibuang ke seberang sungai.
“Tidak mungkin rasanya separah ini jika pelakunya hanya satu orang. Bahkan ada informasi bahwa pelaku lain sudah mengakui keterlibatannya, namun mengapa belum ditangkap? Ini yang kami sayangkan,” tegas perwakilan keluarga di hadapan Komisi XIII.
Selain menuntut keadilan hukum, keluarga mendesak agar Nenek Saudah didampingi oleh pengacara netral untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Kasus ini ternyata berdampak luas pada kehidupan sosial Nenek Saudah. Keluarga melaporkan bahwa korban kini dikucilkan oleh masyarakat setempat, sebuah ironi mengingat latar belakang keluarga Saudah yang merupakan keturunan tokoh adat (Rajo Bagompo) di Lubuk Aro.
Pihak keluarga memohon bantuan negara untuk mengembalikan martabat dan posisi sosial korban di lingkungannya dan mengusut tuntas aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pasaman yang menjadi akar permasalahan.
Peristiwa kelam ini terjadi pada 1 Januari 2026. Nenek Saudah diduga menjadi sasaran kekerasan karena sikap tegasnya menolak aktivitas tambang yang merusak lingkungan di wilayahnya. Kasus ini kini menjadi simbol perjuangan warga lokal melawan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang kerap disertai intimidasi.
Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap transparan dan menjangkau seluruh pelaku yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik aksi penganiayaan tersebut. (Nto)