Indonesiainside.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak seorang sopir ojek online (ojol), Affan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta, pada Kamis (28/8) malam.
“Yang pasti ada pelanggaran HAM,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (2/9).
Saurlin belum merinci bentuk pelanggaran HAM tersebut karena pemeriksaan masih berlangsung. “Nanti kami buktikan seperti apa pelanggaran HAM-nya,” ujarnya.
Komnas HAM hadir dalam gelar perkara kasus rantis tabrak ojol yang digelar hari ini. Dari hasil gelar perkara, disimpulkan adanya pelanggaran etik dan dugaan tindak pidana. Penanganan dugaan tindak pidana akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk diselidiki lebih lanjut.
“Kami akan mengawal terus proses ini nanti hingga berjalan di penyelidikan di Bareskrim Polri,” tegas Saurlin.
Saat ini Komnas HAM juga sedang memeriksa kendaraan rantis yang terlibat serta mengumpulkan rekaman CCTV guna menyusun rangkaian peristiwa secara utuh. “Ada beberapa CCTV yang sudah kami kumpulkan dan akan kita analisis. Bareskrim Polri juga melakukan hal yang sama,” tambahnya.
Dalam kasus ini, tujuh personel Brimob diduga terlibat, yakni Kompol K, Bripka R, Aipda R, Briptu D, Bripda M, Bharaka J, dan Bharaka Y. Divisi Propam Polri menetapkan Kompol K dan Bripka R melakukan pelanggaran berat, sementara lima lainnya dinilai melakukan pelanggaran kategori sedang.
Seluruh personel telah dinyatakan melanggar kode etik kepolisian dan ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025.
Insiden ini terjadi usai aparat kepolisian membubarkan aksi unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Jakarta. Kericuhan merembet ke sejumlah wilayah, mulai Palmerah, Senayan, hingga Pejompongan, di mana peristiwa rantis menabrak ojol itu diduga berlangsung.