Indonesiainside.id –
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai perlu penguatan diplomasi multilateral dalam pemberantasan judi daring karena praktik kejahatan tersebut banyak memanfaatkan jaringan lintas batas negara.
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengatakan sebagian besar aliran dana hasil aktivitas ilegal itu mengalir ke luar negeri sehingga merugikan perekonomian nasional.
“Uangnya lari ke luar negeri, ekonomi kita kehilangan sirkulasi karena itu, diplomasi multilateral antarnegara sangat penting,” kata Danang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/10).
Dalam forum group discussion bertema Membangun Kolaborasi Digital Bebas Perjudian Daring, Danang menyebut perjudian daring telah menjadi silent killer ekonomi nasional karena tidak menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan justru menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
PPATK mencatat perputaran transaksi judi daring di Indonesia mencapai Rp927 triliun sepanjang 2017 hingga kuartal I 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik ilegal ini telah menjadi fenomena sistemik yang menembus berbagai lapisan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Muchtarul Huda menegaskan penanganan judi daring membutuhkan pendekatan lintas sektor dan berbasis teknologi.
“Kita butuh AI-based detection system, integrasi database lintas instansi, dan kerja sama internasional untuk menekan masifnya praktik ini,” ujarnya. Komdigi mencatat telah melakukan penanganan terhadap lebih dari 7,2 juta konten perjudian daring hingga 2025.
Ketua Bidang Hukum dan Kepatuhan Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Fransiska Oei menambahkan bahwa industri keuangan berada di garis depan pencegahan melalui penguatan sistem deteksi dan pelaporan rekening mencurigakan kepada PPATK.
“Teknologi crawling berbasis AI dapat membantu mempercepat identifikasi rekening yang terlibat jaringan judi daring,” kata Fransiska.
Ia menegaskan, industri perbankan berkomitmen menjaga kepercayaan publik agar tidak tergerus oleh penyalahgunaan sistem keuangan. “Transaksi digital adalah tulang punggung ekonomi masa depan. Karena itu, industri keuangan berkomitmen memastikan sistem pembayaran tetap aman, transparan, dan beretika,” pungkas dia.