IndonesiaInside.id – Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membahas urgensi kepatuhan BUMN atas persaingan usaha.
Hadir dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Rabu (11/12) tersebut di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, Wakil Ketua KPPU Aru Armando, seluruh Anggota KPPU, serta sejumlah Direktur Utama BUMN.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan bahwa dinamika antara BUMN dan hukum persaingan usaha menjadi salah satu isu strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor vital.
Namun, dominasi BUMN dalam beberapa sektor bisa berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik. Karena itu, penerapan UU No.5/1999 dan keikutsertaan BUMN dalam program kepatuhan persaingan usaha menjadi sangat penting untuk memastikan BUMN tetap berkompetisi sehat dengan pelaku usaha lainnya.
“Perlu adanya keseimbangan antara peran strategis BUMN dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Caranya melalui pengaturan regulasi BUMN yang jelas dan transparan. Hal ini guna memastikan bahwa penugasan dan mandat dari negara tidak disalahgunakan untuk mendistorsi persaingan usaha di pasar,” ujar Ketua KPPU.
Sebagaimana diketahui, saat ini KPPU telah menerima 56 perusahaan pendaftar program kepatuhan yang berasal dari 35 perusahaan BUMN serta 21 perusahaan swasta nasional dan multinasional. Dari jumlah tersebut, sebagian besar di antaranya (88%) mendaftar secara sukarela (voluntary). Hingga saat ini KPPU telah mengeluarkan 18 Penetapan Program Kepatuhan.
Kepatuhan pada hukum sangatlah penting bagi pelaku usaha, sebagai bagian dari etika dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Penerapan program kepatuhan di setiap perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sektor industri, peraturan pemerintah terkait, tekanan publik dan kesadaran perusahaan,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.
Hal senada disampaikan Menteri BUMN yang meyakini bahwa dengan comply terhadap persaingan usaha yang sehat, transparansi dan konsolidasi BUMN akan semakin baik. Khususnya dalam pemenuhan tujuan yang sama untuk Indonesia.
“Saya minta catat BUMN yang belum mengikuti program kepatuhan persaingan usaha di KPPU. Kami akan mendorong semua agar comply,” kata Menteri BUMN.
Dengan sinergi yang solid ini, KPPU berharap ke depannya Kementerian BUMN mampu menjadi katalisator bagi holding BUMN di Indonesia guna memastikan kepatuhan terhadap UU 5/1999 dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha. Upaya kepatuhan persaingan usaha bagi BUMN ini penting, khususnya untuk menghadapi holding dan sinergi BUMN, serta menjaga proses pengadaan barang/jasa di BUMN yang kompetitif. (nia)