Indonesiainside.id – Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi dasar hukum pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Langkah ini diambil di tengah upaya Seoul memperkuat kemampuan pertahanan maritim melalui kerja sama dengan Amerika Serikat.
RUU tersebut dirancang untuk mendukung proyek Jang Bogo N, yang menargetkan pembangunan sedikitnya tiga kapal selam serang bertenaga nuklir berbobot sekitar 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan dekade 2030-an. Kapal selam itu akan menggunakan reaktor dengan bahan bakar uranium diperkaya rendah (LEU) berkadar tinggi, namun tetap di bawah tingkat pengayaan 20 persen.
Dorongan terhadap program ini menguat setelah Korea Selatan memperoleh persetujuan dari Amerika Serikat menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Lee Jae Myung dan Donald Trump pada Oktober tahun lalu.
Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa program tersebut tidak bertujuan mengembangkan, memproduksi, atau memiliki senjata nuklir. Ketentuan itu menjadi salah satu poin utama dalam RUU guna memastikan proyek tetap berada dalam koridor penggunaan energi nuklir untuk keperluan pertahanan konvensional.
RUU juga menegaskan komitmen Seoul terhadap rezim nonproliferasi internasional dengan melarang pengalihan material nuklir untuk tujuan lain. Selain itu, Korea Selatan akan tetap mematuhi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons serta bekerja sama penuh dengan International Atomic Energy Agency dalam pelaksanaan sistem pengamanan nuklir.
Di bidang keselamatan, pemerintah berkomitmen menjamin perlindungan masyarakat dan lingkungan dari risiko material radioaktif serta menetapkan standar keselamatan khusus bagi pengoperasian kapal selam tersebut.
Seorang pejabat Kementerian Pertahanan mengatakan proyek ini merupakan kasus pertama di Korea Selatan yang mengintegrasikan sistem persenjataan dengan teknologi energi nuklir. Menurutnya, kerangka hukum yang ada saat ini belum memadai karena proyek tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan alutsista hingga pengelolaan keselamatan nuklir.
RUU tersebut juga mengusulkan pembentukan komite strategi di bawah perdana menteri untuk mengoordinasikan pelaksanaan proyek, termasuk penentuan lokasi fasilitas pendukung. Sementara itu, Menteri Pertahanan diwajibkan meninjau rencana pelaksanaan program setiap 10 tahun.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan akan menerima masukan publik hingga 7 September sebelum mengajukan RUU tersebut ke Majelis Nasional untuk dibahas lebih lanjut.