IndonesiaInside.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa untuk tahun 2025, kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan disesuaikan dengan program Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya lupa angkanya, (kuota) pasti lebih (dari tahun sebelumnya), karena programnya Pak Prabowo (presiden terpilih) kan 3 juta rumah itu, jadi kita sesuaikan dengan itu, pasti lebih besar (kuota yang diusulkan),” kata Menteri Basuki Hadimuljono seusai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Sebagaimana diketahui, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mencanangkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah untuk Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini akan tersebar masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir.
Tentu saja, FLPP untuk tahun 2025 akan lebih besar dibandingkan tahun 2024. Namun, Menteri Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, memastikan di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.
“Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut. Sama saja dengan di tahun depan pasti akan dialokasikan oleh Menteri Keuangan,” katanya.
Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
Untuk tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan FLPP sebesar Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah. Selain itu, juga telah dialokasikan dana Rp 0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp 0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
Namun, sesuai dengan hasil Rapat Internal 27 Oktober 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di 2024 menjadi 220.000 unit.
Menteri PUPR mengungkapkan, sebelumnya kuota FLPP pada 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut saat ini telah habis.
Basuki menuturkan, pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.
“Sekarang ini, lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan,” pungkasnya. (nia)