Indonesinside.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai dampak bencana terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta usulan kebijakan relaksasi bagi debitur terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12), Airlangga menyampaikan bahwa total penyaluran KUR di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang.
“Total di Aceh, Sumut, dan Sumbar, KUR-nya Rp43,95 triliun Pak Presiden, dan jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak kepada bencana ini ada Rp8,9 triliun dan 158.848 debitur,” ujar Airlangga dalam laporannya.
Ia menjelaskan, dari total penyaluran tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung akibat bencana mencapai Rp8,9 triliun dengan jumlah debitur terdampak sebanyak 158.848 orang. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan khusus guna menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah penanganan dampak bencana, Airlangga mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak. Dalam skema ini, penyalur KUR tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa harus melakukan klaim, sementara pemerintah akan menanggung subsidi bunga atau subsidi margin KUR reguler.
“Status kolektibilitas tetap sampai dengan posisi 30 November 2025. Jadi, mereka tidak dalam tanda petik, tidak default Pak Presiden,” kata Airlangga.
Selain penghapusan kewajiban pembayaran, pemerintah juga menyiapkan relaksasi lanjutan bagi debitur KUR eksisting, khususnya pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan aktivitas usahanya akibat kerusakan parah pascabencana.
Dalam fase percepatan pemulihan, pemerintah memberikan berbagai stimulus tambahan, antara lain perpanjangan tenor pinjaman, pemberian masa tenggang pembayaran, serta penyesuaian suku bunga.
“Grace period-nya diberikan di tahun 2026. Suku bunga margin di tahun 2026 kita nolkan, Pak, untuk mereka. Baru di 2027 kita berikan 3 persen sebelum mereka kembali,” jelas Airlangga.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan relaksasi administratif bagi debitur yang kehilangan dokumen penting akibat bencana. Debitur diberikan waktu hingga enam bulan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang terdampak.
“Relaksasi yang bersifat administrasi, mereka diberikan 6 bulan, karena mereka tidak punya KTP, NIP, dan SKU,” pungkas dia.