Indonesiainside.id – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global dan menguatnya dolar Amerika Serikat dinilai perlu diantisipasi dengan langkah konkret. Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mendorong pemerintah menyiapkan program pelatihan ulang (reskilling) bagi buruh terdampak agar tetap memiliki peluang ekonomi ketika kembali ke daerah asal.
Menurut Samuel, banyak pekerja industri memiliki keahlian yang sangat spesifik sehingga sulit diterapkan ketika mereka harus pulang ke kampung halaman setelah kehilangan pekerjaan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memetakan potensi ekonomi lokal agar para mantan buruh dapat kembali produktif melalui sektor-sektor yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” terang Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah I tersebut di Jakarta, dikutip Rabu (8/7).
Samuel menilai keberhasilan program mitigasi PHK tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan anggota DPR RI. Ia berharap masa reses dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para pekerja yang terdampak PHK sekaligus memetakan kebutuhan riil sektor industri di setiap daerah pemilihan.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tegasnya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa gagasan yang disampaikannya masih berupa pemetaan awal mengingat persoalan PHK dan perlambatan ekonomi merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pembahasan lebih mendalam.
“Ini memang sesuatu yang kompleks karena itu usulan yang saya sampaikan, ini usulan yang juga sifatnya sangat surface, belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari di daerah masing-masing,” tutupnya.
Samuel berharap langkah antisipatif melalui pelatihan keterampilan baru, pemetaan potensi ekonomi daerah, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan anggota legislatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat gelombang PHK di tengah ketidakpastian ekonomi global.