Saling Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Indonesiainside.id, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena memandang tak ada keselarasan di tubuh pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal itu terlihat dari laporan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN dalam dokumen rapat dengar pendapat, Senin (20/1).

“Memang soal ini yang membuat komisi IX marah seolah-olah komisi IX yang salah. Jadi naik sepihak ini akibat komisi IX yang tak paham hukum, sembrono keluarkan rekomendasi,” ujar dia di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

“Ditambah lagi lihat materi menkes, BPJS kesan kami seperti masing masing jalan sendiri. Dewan Pengawasn BPJS KEsehatan dan DJSN tidak tahu kemana bawa barang ini,” imbuh dia.

Melki mengatakan, lewat laporan yang dibagikan kepada anggota rapat, terbaca seperti tidak ada pembicaraan dan saling melempar tanggung jawab. Sebelumnya, DPR dan Kementerian Kesehatan dalam rapat tanggal 2 Septmber silam sepakat menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III.

Praktiknya kan naik. Materi yang bapak (Menkes Terawan) berikan ini seperti tidak sama-sama duduk. Ketika di lapangan ribut lemparnya ke komisi IX,” kata Melki.

Hadir dalam rapat ini Menteri Kesehatan Terawan Agus PutrantoDirektur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Tubagus Achmad Choesni. Rapat berakhir pukul 18.20.

DPR meminta lembaga dan kementerian terkait melakukan koordinasi dan konsolidasi mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Komisi IX DPR RI akan mengagendakan kembali Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 untuk membahas solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar