Rusuh di ‘Tanahnya Keturunan Jawa’ Akibat Luka Lama Kolonialisme Prancis

Indonesiainside.id – Kerusuhan mematikan di Kaledonia Baru di mana para keturunan Jawa banyak di sana, salah satunya terkait dengan luka lama kolonialisme. Wilayah di barat daya Pasifik itu telah diguncang oleh bentrokan paling sengit sejak tahun 1980-an.

Kerusuhan ini dipicu oleh perubahan konstitusi pada sistem pemungutan suara, hal ini juga menyoroti rasa frustrasi atas proses panjang dekolonisasi.

Kerusuhan mematikan terjadi di ibu kota Kaledonia Baru, Noumea, pada tanggal 13 Mei ketika Paris bersiap melakukan pemungutan suara untuk memberlakukan peraturan baru yang dapat memberikan hak memilih kepada puluhan ribu penduduk non-pribumi.

Berdasarkan undang-undang yang disepakati sebagai bagian dari Perjanjian Noumea tahun 1998, yang membuka jalan bagi dekolonisasi, hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi dan referendum lokal terbatas pada penduduk asli dan mereka yang telah tiba di situ sebelum tahun 1998, beserta anak-anak mereka.

Idenya adalah untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada penduduk asli Kanak, yang secara bertahap menjadi populasi minoritas setelah gelombang migrasi Eropa.

Suku Kanak kini berjumlah sekitar 44 persen dari 270.000 penduduk wilayah tersebut. Tiga puluh empat persennya adalah orang Eropa (kebanyakan orang Prancis), dan sisanya terdiri dari kelompok minoritas lain termasuk orang Wallisian dan Tahiti.

Pembatasan pemungutan suara secara efektif mengecualikan pendatang baru ke wilayah tersebut dan mereka yang lahir di sana setelah tahun 1998 – yaitu sekitar 20 persen dari populasi saat ini.

Paris menganggap hal ini tidak demokratis. Pada tanggal 14 Mei, mayoritas anggota parlemen Prancis, terutama dari sayap kanan dan sayap kanan, menyetujui amandemen konstitusi untuk “mencairkan” daftar pemilih, sehingga amandemen tersebut akan mencakup orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.

“Jumlahnya berjumlah sekitar 25.000 lebih warga dalam daftar pemilih, sebagian besar warga Perancis dari daratan,” jelas Isabelle Merle, sejarawan kolonialisme yang mengkhususkan diri pada Kaledonia Baru.

Meskipun partai-partai pro-kemerdekaan telah sepakat untuk memberikan hak suara pada pemilu provinsi kepada mereka yang lahir di wilayah tersebut, mereka khawatir membiarkan pendatang baru untuk memilih akan mengurangi keterwakilan politik mereka di lembaga-lembaga lokal.

“Ini adalah perubahan yang sangat besar karena akan mengubah keseimbangan negara,” kata Merle kepada RFI, seraya menambahkan bahwa para pendukung kemerdekaan berisiko menjadi minoritas dalam pemerintahan.

Dalam pemilu tingkat provinsi akhir tahun ini, para pemilih akan memilih wakil-wakil terpilih dari tiga dewan provinsi di negara tersebut: Kepulauan Loyalty, Selatan dan Utara.

Ada banyak hal yang dipertaruhkan. Jumlah kursi di majelis berdampak pada distribusi kursi di parlemen (Kongres) di wilayah tersebut, yang pada gilirannya menunjuk presiden pemerintahan Kaledonia Baru.

Koloni Prancis
Meskipun Paris tetap bertanggungjawab atas portofolio besar seperti pertahanan, keamanan dalam negeri, imigrasi dan kebijakan luar negeri, banyak wewenang dan tanggung jawab telah dilimpahkan selama 30 tahun terakhir.

Kongres mempunyai kekuasaan antara lain di bidang perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan.

Kaledonia Baru telah masuk dalam daftar dekolonisasi PBB sejak tahun 1986, berdasarkan hak penentuan nasib sendiri masyarakat Kanak yang diakui secara internasional, dan lembaga-lembaganya akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Namun meski politisi pro-kemerdekaan kini memegang mayoritas di pemerintahan dengan enam dari 11 anggota, “mayoritas ini rapuh”, kata Merle.

Pada ketiga pemilu tersebut – pada tahun 2018, 2020 dan 2021 – para pemilih memilih untuk tetap menjadi bagian dari Perancis.

Namun referendum terakhir , yang ditandai dengan jumlah pemilih yang mencapai rekor rendah, yaitu hanya 44 persen, diboikot oleh kelompok utama pro-kemerdekaan, Kanak dan Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS), yang gagal membujuk Paris untuk menunda pemungutan suara karena referendum tersebut.

FLNKS sejak itu menolak untuk mengakui hasil-hasil tersebut, dan menyatakan bahwa Perjanjian Noumea belum mencapai kesepakatan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyatukan semua partai politik lokal yang pro-kemerdekaan dan pro-Prancis, namun tidak membuahkan hasil.

Presiden dari empat wilayah luar negeri lainnya – Pulau Reunion, Martinik, Guadeloupe dan Guyana Prancis – telah menyerukan agar reformasi pemungutan suara dibatalkan.

Naskah tersebut masih harus disetujui oleh sidang gabungan kedua majelis parlemen, yang diadakan di Versailles, untuk menjadi undang-undang.

Presiden Emmanuel Macron telah setuju untuk menunda sidang tersebut, namun mengatakan kesepakatan baru harus dicapai paling lambat pada bulan Juni.

Macron mendesak Kaledonia Baru untuk membangun masa depan setelah pemungutan suara.

Ketimpangan yang sedang berlangsung
Walaupun otonomi yang lebih besar telah dicapai sejak Perjanjian Noumea, perbedaan sosio-ekonomi yang mendalam masih tetap ada.

Kaum muda Kanak masih “sangat terpinggirkan” dibandingkan dengan keturunan Eropa, kata Mathias Chauchat, seorang profesor dan penasihat FLNKS, kepada radio publik Prancis .

Empat puluh enam persen penduduk Kanak mengakhiri studi mereka di tingkat sekolah menengah pertama dibandingkan dengan 11 persen penduduk Eropa di wilayah tersebut.
Mereka melihat mereka yang datang dari daratan Perancis “secara progresif mengambil pekerjaan mereka”, kata Chauchat.

Kaum muda berada di garis depan dalam kerusuhan mematikan bulan ini – mengambil tindakan terhadap protes di Noumea yang dipimpin oleh kelompok lobi garis keras Unit Koordinasi Aksi di Lapangan (CCAT).

Perubahan hak pilih, yang diputuskan secara sepihak oleh anggota parlemen di Paris, menyebabkan “ledakan kekerasan di kalangan anak muda, meluapnya gerakan yang selama ini dapat dibendung”, kata Merle.

Faktor ekonomi juga berperan dalam protes yang disertai kekerasan. Kaledonia Baru adalah negara penambang nikel terbesar ketiga di dunia, namun krisis di sektor ini telah memberikan dampak buruk bagi penduduknya, dengan satu dari lima orang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Kekhawatiran akan tersingkirnya mereka dari proses pengambilan keputusan di wilayah mereka muncul karena latar belakang penjajahan yang “sangat menyakitkan”, tambahnya.

Kepulauan yang terdiri dari 140 pulau, sekitar 17.000 kilometer dari Paris tersebut dianeksasi oleh Prancis pada tahun 1853 dan digunakan sebagai koloni hukuman bagi tahanan politik pada paruh kedua abad ke- 19 .

Selama apa yang disebut operasi “Grand Cantonnement” antara tahun 1897 dan 1903, penduduk asli Kanak dipindahkan dan dimasukkan ke dalam reservasi untuk memberi jalan bagi para pemukim.

“Kaledonia Baru memiliki sejarah kolonial yang unik, di mana strategi negara sejak tahun 1853 adalah dengan sengaja memasukkan gelombang demi gelombang migran Perancis untuk menghuni wilayah tersebut,” kata Merle.

“Mereka mencoba mengubahnya menjadi ‘Prancis Austral kecil’ sebagaimana mereka menyebutnya pada abad ke-19 . ”

Ketimpangan sosial yang terus berlanjut terus memperparah rasa ketidakadilan tersebut.

“Ada kemarahan yang sangat besar. Saya terkejut dengan cepatnya penyebarannya,” kata Merle dalam sebuah wawancara mengacu pada kerusuhan tersebut.

“Hal ini disebabkan oleh kegagalan politik yang besar… setelah 30 tahun berusaha untuk keluar dari situasi kolonial dengan cara yang positif,” pungkasnya. (Nto)

Tinggalkan Komentar