Indonesiainside.id — Sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tomoko Akane dan pengacara senior di Kantor Kejaksaan ICC, Abdoulaye Seye, menuai kecaman dari sejumlah negara dan lembaga internasional.
Belanda, Prancis, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan penolakan terhadap langkah Washington tersebut. Mereka menilai tekanan terhadap hakim dan pejabat pengadilan internasional berpotensi mengganggu independensi peradilan dan penegakan hukum internasional.
Belanda, yang menjadi negara tempat ICC berkedudukan, secara tegas menyatakan tidak menyetujui sanksi tersebut.
“Belanda tidak menyetujui sanksi terbaru terhadap para pejabat dan staf Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah dan pengadilan internasional harus dapat menjalankan mandat mereka secara bebas,” tulis Menteri Luar Negeri Belanda Tom Berendsen di platform X.
Sikap tersebut sejalan dengan posisi pemerintah Belanda yang sebelumnya telah menyerukan dukungan lebih konkret dari negara-negara Eropa terhadap ICC di tengah tekanan Amerika Serikat.
Prancis: Sanksi Melemahkan ICC
Prancis juga mengecam keputusan Washington. Pemerintah Paris menilai sanksi terhadap pejabat ICC melemahkan lembaga tersebut sekaligus mengancam prinsip independensi peradilan.
“Prancis mengutuk segala bentuk ancaman atau tindakan paksaan terhadap Pengadilan, stafnya, dan organisasi masyarakat sipil yang mendukungnya,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan.
Prancis juga menyampaikan solidaritas kepada para hakim yang menjadi sasaran sanksi dan kembali menegaskan dukungan terhadap ICC serta stafnya.
ICC sendiri memiliki 125 negara anggota dan dibentuk untuk mengadili kejahatan internasional paling serius, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
PBB Desak Washington Cabut Sanksi
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk turut mendesak Amerika Serikat mencabut sanksi yang disebutnya tidak dapat diterima.
Turk meminta negara-negara di dunia membela lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Ia juga menyerukan perlindungan terhadap pejabat pengadilan yang menjadi sasaran tindakan tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinan serius atas keputusan Washington. PBB menilai ICC merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana internasional, meskipun ICC dan PBB merupakan lembaga yang berbeda dengan mandat masing-masing.
Akane dan Seye Masuk Daftar Sanksi AS
Pemerintah AS pada 18 Agustus 2026 memasukkan Tomoko Akane dan Abdoulaye Seye ke dalam daftar Specially Designated Nationals (SDN) Departemen Keuangan AS.
Akane merupakan warga negara Jepang yang menjabat sebagai Presiden ICC sejak 2024. Sementara Seye merupakan warga negara Senegal dan pengacara senior di Kantor Kejaksaan ICC.
Sanksi tersebut antara lain membekukan aset yang berada dalam yurisdiksi AS serta melarang warga dan entitas Amerika melakukan transaksi dengan individu yang masuk daftar sanksi.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menuding kedua pejabat tersebut terlibat dalam upaya ICC untuk menyelidiki, menangkap, menahan, atau menuntut pejabat dari negara yang tidak menyetujui yurisdiksi ICC.
Washington selama ini menolak yurisdiksi ICC terhadap warga negara Amerika maupun sejumlah negara non-anggota lainnya.
ICC Sebut Serangan Terang-terangan
ICC dengan tegas menolak keputusan Amerika Serikat tersebut dan menyebutnya sebagai “serangan terang-terangan” terhadap independensi lembaga peradilan yang tidak memihak.
Pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu menegaskan bahwa ancaman terhadap hakim, jaksa, dan staf yang menjalankan mandat hukum pada akhirnya tidak hanya menyasar individu, tetapi juga berisiko merusak tatanan hukum internasional.
ICC menyebut saat ini sembilan dari 18 hakimnya, dua wakil jaksa, mantan jaksa, dan seorang anggota staf telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat.
“Ketika aktor peradilan diancam karena menerapkan hukum, tatanan hukum internasional itu sendiri berada dalam risiko,” tegas ICC.
Konflik AS dan ICC Makin Memanas
Sanksi terhadap Akane dan Seye merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang dimulai melalui perintah eksekutif pada Februari 2025.
Pemerintah AS menuduh ICC telah melampaui kewenangannya dan bersikap politis. Sebaliknya, ICC mempertahankan mandatnya sebagai lembaga peradilan internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma.
Ketegangan semakin meningkat setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant terkait dugaan kejahatan dalam konflik Gaza. Amerika Serikat dan Israel bukan negara pihak Statuta Roma dan menolak yurisdiksi ICC dalam perkara tersebut.
Jepang, yang merupakan negara asal Akane sekaligus pendukung ICC, juga menyebut sanksi terhadap presiden pengadilan tersebut sebagai langkah yang “sangat disayangkan”. Tokyo menegaskan dukungannya terhadap peran ICC dalam menangani kejahatan internasional serius.
Rangkaian kecaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sanksi terhadap pejabat ICC bukan lagi sekadar perselisihan antara Washington dan Den Haag. Isu tersebut telah berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai independensi lembaga peradilan internasional, supremasi hukum, serta kemampuan pengadilan internasional menjalankan mandatnya tanpa tekanan politik.
Bagi negara-negara pendukung ICC, independensi pengadilan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas atas kejahatan paling serius sekaligus memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi para korban. Sumber: Anadolu