Indonesiainside.id – Pemerintah terus berupaya melindungi lahan sawah guna mengatasi alih fungsi lahan yang kian marak. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa untuk menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah berencana memperluas kawasan yang dilindungi menjadi 20 provinsi. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam pasokan pangan di masa depan.
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah akan segera merevisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 mengenai alih fungsi lahan sawah. “Setelah ini selesai revisi, segera ditandatangani, banyak lahan sawah yang dilindungi. 12 provinsi tambahan, yang dulu delapan provinsi, sekarang (tambahan) 12 provinsi,” terangnya usai Rapat Koordinasi Terbatas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jakarta, Selasa (18/3).
Ke-12 provinsi yang diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Total lahan yang akan dilindungi di 12 provinsi ini mencapai 2.751.651 hektare.
Sebelumnya, delapan provinsi telah terdaftar dalam LSD, meliputi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan total luas lahan yang dilindungi mencapai 3.836.944 hektare. Lahan-lahan ini dilindungi untuk memastikan keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Zulhas juga menambahkan bahwa setelah revisi Perpres selesai, akan dibentuk tim terpadu yang akan bertugas untuk menangani masalah alih fungsi lahan sawah serta memastikan perlindungan lahan pertanian yang vital bagi ketahanan pangan. “Lahan sawah yang (akan) dilindungi di 12 provinsi itu, akan diperkuat menjadi LP2B. LP2B itu lahan pertanian dan pangan berkelanjutan, yang harus melibatkan pemerintah daerah, dibentuk tim terpadu,” jelasnya.
Dalam rangka memastikan kesejahteraan petani, Zulhas menekankan pentingnya pemberian insentif khusus bagi petani yang memiliki lahan sawah yang dilindungi. “Kalau sudah sawah dilindungi dan tidak boleh diapa-apakan, maka harus ada perlakuan kepada yang punya, jangan sampai miskin yang punya sawah,” katanya. Insentif khusus ini akan dirumuskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menambahkan bahwa penerapan LSD terbukti efektif dalam menekan konversi alih fungsi lahan sawah. Berdasarkan data dari delapan provinsi yang telah terdaftar dalam LSD, laju alih fungsi lahan sawah menurun drastis.
“Contoh dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sebelum ada LSD, karena LSD baru diperlakukan tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian ke dalam pemukiman maupun ke dalam industri selama dua tahun itu 136.000 hektare. Setelah ada LSD ternyata efektif, dari tahun 2021 sampai tanggal 15 Februari 2025, lahan yang berubah fungsi hanya 5.600 hektare, sangat signifikan (turun),” ujar Nusron.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan lahan sawah yang lebih luas akan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan mengurangi dampak negatif dari alih fungsi lahan yang berisiko mengancam pasokan pangan.