Indonesiainside.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah Indonesia masih berada dalam batas aman dan terkendali meski nilainya mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), rasio utang pemerintah saat ini tercatat sebesar 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemerintah Indonesia menerapkan pengelolaan utang yang lebih hati-hati dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Purbaya mencontohkan rasio utang Singapura yang mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sedangkan Malaysia berada di kisaran 60 persen. Sementara di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, rasio utang juga jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.
“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” katanya.
Ia menegaskan posisi utang Indonesia masih jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen terhadap PDB.
Dari total utang pemerintah, mayoritas berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22 persen dari total utang pemerintah per akhir Maret 2026.
Sementara itu, komposisi utang lainnya berasal dari pinjaman dengan nilai Rp1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen dari total utang.
Pemerintah menilai strategi pembiayaan melalui SBN masih menjadi instrumen utama untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.