Mendorong Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Restrukturisasi Hingga 2021

Indonesiainside.id, Makassar –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah perpanjangan restrukturisasi hingga 2021 yang menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan perbankan.

“Kebijakan POJK 11 akan diperpanjang saat diperlukan. Bahkan bisa sampai Februari 2021,” Ujar Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, saat menjadi pemateri di acara Capital Market summit dan Expo (CMSE 2020).

Tercatat untuk lembaga pembiayaan sebanyak Rp175,21 triliun melakukan restrukturisasi dari 181 perusahaan, dan jumlah kontrak restrukturisasi yang disetujui sebanyak 4,73 juta. Sementara di lingkup perbankan, realisasi 28 September 2020, debitur restrukturisasi untuk UMKM sebanyak 5,82 juta. Non UMKM sebanyak 1,64 juta sehingga total berjumlah 7,5 juta. Untuk O/S restrukturisasi, UMKM Rp359,98 triliun. Non UMKM sebesar Rp544,31 triliun, sehingga total Rp904,3 triliun.

Dia juga menjelaskan transmisi pertama Covid terjadi di bulan maret yakni transmisi pasar modal. Dimana investor asing merasa tidak tergiur dengan saham di bursa sehingga timbullah sentimen negatif.

“Indikasinya pasar modal anjlok bahkan indeks kita sampai di bawah nilai 4.000, penurunan sangat drastis terjadi sebab sebelumnya di angka 6.300. inilah yang terjadi akibat sentimen negatif yang muncul,” katanya, di acara CMSE 2020 yang dilaksanakan sejak 19-24 Oktober.

Menurutnya, kebijakan pasar modal termasuk adanya AutoRejection (AR) diperketat sehingga ketika berada saham berada di area 5%, saham tersebut tidak bisa diperdagangkan atau auto reject. Selain itu ada juga beberapa kebijakan lain, yang intinya mengurangi tekanan penurunan. Termasuk perusahaan emiten, diperbolehkan untuk membeli langsung tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Diharapkan para emiten bisa menjaga sahammnya sendiri. Sementara yang lain tidak diperkenankan jika tidak melalui RUPS.” tambahnya.

Kedepan di pasar saham akan pelan-pelan beralih ke sentimen fundamental bukan karena ketakutan. Sehingga kita harus memperbaiki fundamental emiten agar tetap kuat dan bisa bangkit di tengah pandemi.

Harapannya, dengan kebijakan tersebut indeks perlahan mulai naik menyentuh angka 5.300, kemudian 5.100 dan bertahan di atas angka 5.000.

Lebih lanjut ekonom yang pernah menjabat sebagai Perwakilan Bank Indonesia (BI) di New York ini, menjelaskan, karena covid hampir semua pengusaha kena imbasnya dan kondisi tersebut terjadi di bulan April 2020.

Untuk bisa bertahan agar para pengusaha sektor keuangan tidak terganggu, maka pemerintah bersama OJK melakukan kebijakan restrukturisasi. Program tersebut bukan hanya di Indonesia tetapi juga menjadi program dunia.

“Kita berharap situasi bisa kembali normal agar pengusaha bisa beraktivitas, sebab jika pengusaha tidak menemukan solusi tidak akan bisa bangkit. Karena itu sangat diharapkan aktivitas masyarakat, sosial dan bisnis bisa kembali normal,” katanya lagi.

Dia kembali mengatakan, selama program restrukturisasi tercatat total kredit Rp5.400 Triliun, sekitar Rp900 triliun masuk program restrukturisasi. Artiya sekitar 30-40% dari total kredit, jumlah nasabah saat itu tidak bisa mengangsur pokok maupun pinjaman.

Pemeritah melalui menteri keuangan juga telah memberikan ruang kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bisa bangkit kembali dengan memberikan bantuan, penjaminan fee nya juga dibayar oleh pemerintah. Selain itu juga diberikan insentif pajak agar mereka bisa bangkit.

Wimboh berharap kondisi keuangan Indonesia tetap bisa bangkit dan bertahan. Melihat status kondisi keuangan Indonesia terakhir, Likuiditas menjadi prioritas agar masyarakat tidak tekendala dalam aktivitas bisnis terutama sektor keuangan.

Sehingga OJK Bersama BI sepakat meredakan likuiditas yakni dengan menurunkan suku bunga dan pemerintah melakukan spanding (menghemat). Bahkan pemerintah diperkenankan untuk budget devisitnya lebih dari 3% dan ini sangat luar biasa. Imbasnya likuiditas menjadi stable di sektor perbankan. Tercatat sekitar Rp 650 triliun budget pemulihan dalam program spanding.(EP)

Tinggalkan Komentar