Kontroversi Whoosh: Memperbaiki yang Kurang, Mengadili yang Salah

Ada kalimat yang kerap disalahpahami di negeri ini: “Saya akan tanggung jawab.”

Bagi sebagian orang, itu terdengar sebagai beban baru; bagi seorang negarawan, itu justru ikrar untuk memastikan bangsa tidak tersesat di tengah setumpuk prasangka.

Barangkali, inilah yang tidak dibaca dengan jernih dari ucapan Presiden Prabowo. Ketika beliau berkata tak perlu menghitung untung rugi semata, bukan berarti beliau sedang menutup mata terhadap logika ekonomi, melainkan sedang menegakkan etika kenegaraan: bahwa negara tidak boleh berlari meninggalkan warisan, sekalipun warisan itu penuh duri dan tantangan.

Karena di situlah bedanya pemimpin dengan pedagang; negarawan dengan kalkulator. Negarawan memikul masa lalu agar masa depan tak kehilangan pijakan.

Proyek Whoosh, dengan segala kontroversi dan beban sejarahnya, adalah fakta objektif dari perjalanan bangsa. Ia bukan milik satu presiden, satu partai, atau satu zaman. Ia milik republik, dengan segala keberanian, kesalahan, dan harapan yang menyertainya.

Menyikapi Whoosh, pemerintahan baru memilih untuk meneruskan dengan tanggung jawab, bukan meniadakan dengan dendam. Karena sejarah yang disangkal hanya melahirkan kebodohan baru, sementara sejarah yang diolah dengan kebijaksanaan bisa menjadi pijakan perbaikan.

Tentu, bila ditemukan dugaan penyimpangan atau mark up dalam prosesnya, Komisi Pemberantasan Korupsi harus hadir tanpa gentar dan tanpa kompromi.

KPK mesti berdiri di atas rel keadilan yang lurus. Tidak pilah-pilih perkara, tidak menatap siapa pelakunya, tapi menelusuri apa yang salah dan mengapa itu terjadi. Sebab hukum bukan alat politik, melainkan cermin moral sebuah bangsa.

Namun, mari kita bedakan antara tanggung jawab politik dan pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab politik menuntut negara hadir mengelola akibat. Sementara pertanggungjawaban hukum menuntut individu menghadapi sebab. Keduanya bisa berjalan seiring, tanpa harus saling meniadakan.

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, yang viral dibicarakan di media dan media sosial, bahwa ia bertanggung jawab memiliki makna siap mengambil konsekuensi atas kebijakan sebelumnya. Bukan cuci tangan apalagi melempar handuk. Jika kebijakan itu salah, ia mengarsitekinya di jalan yang benar. Tentu sesuai dengan aturan.

Prabowo tidak sedang mengambil alih dan melanjutkan kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam kebijakan itu, maka sebijaknya, pengambil kebijakan tersebut yang harus bertanggung jawab.

Ada yang berkata, pemerintahan kini hanyalah “tiga periode tanpa Jokowi.” Satire yang manis, tapi dangkal. Karena kesinambungan bukanlah perpanjangan tangan kekuasaan, melainkan kesinambungan visi, yakni menjaga rel pembangunan agar tidak selalu dimulai dari nol setiap kali lonceng pemilu berdentang.

Negara tidak sedang mengulang rezim lama, ia sedang menambal kesalahan masa lalu agar tak menjadi lubang yang menelan masa depan.

Inilah bentuk kematangan politik, yaitu meneruskan yang baik, memperbaiki yang kurang, dan mengadili yang salah. Bukan dengan amarah, tapi dengan nurani dan aturan.

Kita tidak perlu memecah bangsa dengan diksi-diksi insinuatif, seolah setiap keberlanjutan adalah bentuk ketundukan.
<span;>Justru, kemampuan menjaga hubungan baik dengan pemimpin sebelumnya, dengan mitra luar negeri seperti Tiongkok, adalah tanda kematangan diplomasi dan jiwa sagang yang sehat. Bukan ketakutan, tapi kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam tatanan global yang saling terhubung.

Negara besar tidak menolak masa lalunya; ia menatanya kembali agar pantas diserahkan kepada masa depan.

Whoosh memang bukan sekadar kereta cepat. Ia adalah simbol seberapa cepat bangsa ini belajar dari kesalahannya sendiri. Kita bisa menertawakan biayanya, tapi jangan lupa melihat tekad yang menggerakkannya.

Kita boleh mengkritik jalurnya, tapi jangan abaikan niat untuk menembus kemacetan sejarah yang terlalu lama diam di tempat. Sebab, membangun bangsa bukan perkara menyalahkan, melainkan mengerjakan yang tertunda.

Di situlah kenegarawanan diuji. Bukan pada seberapa keras menuding masa lalu, tapi seberapa tulus memperbaikinya tanpa kehilangan martabat.

Jadi biarlah KPK bekerja dengan keberanian dan akuntabilitas, sementara pemerintah melangkah dengan tanggung jawab dan optimisme. Biarlah kritik datang, karena ia bagian dari demokrasi; namun jangan biarkan caci menggantikan nurani.

Negeri ini butuh kejujuran, tapi juga keteguhan untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Ketika nanti Whoosh benar-benar melaju tanpa beban politis, hanya dengan suara mesin dan irama kebanggaan nasional, barangkali kita akan tersenyum pelan.

Biarkan ia menjadi bagian daei sejarah bahwa rel yang dulu dibangun dengan kontroversi, akhirnya menjadi jalan pulang bagi akal sehat dan kenegarawanan. *

Tinggalkan Komentar