Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap jaminan produk halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan, sebanyak sembilan produk pangan olahan telah ditarik dari peredaran setelah terbukti mengandung unsur babi meskipun sebagian di antaranya telah mengantongi sertifikat halal.
“Ini bentuk tanggung jawab kami atas amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi melindungi segenap bangsa Indonesia,” tegas Haikal dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (24/4).
Langkah tegas tersebut diambil BPJPH bekerja sama dengan BPOM setelah hasil pengawasan menemukan ketidaksesuaian data dan kandungan pada produk yang beredar di pasaran. Dari sembilan produk yang ditarik, tujuh di antaranya sudah bersertifikat halal, namun terdeteksi mengandung porcine (unsur babi), sedangkan dua lainnya diduga menyampaikan data tidak benar dalam proses registrasi.
Haikal mengingatkan, meskipun sebuah produk telah memperoleh sertifikat halal, bukan berarti pengawasan berhenti. “Pengawasan harus terus dilakukan untuk memastikan pelaku usaha konsisten menjalankan komitmen halalnya,” ujarnya.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, pengawasan jaminan produk halal melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah hingga masyarakat. Karena itu, BPJPH mendorong partisipasi aktif publik dalam proses ini.
“Siapa saja yang mendapati suatu produk diduga tidak memenuhi ketentuan halal, silakan laporkan melalui email [email protected],” kata Haikal.
Langkah ini bukan hanya bentuk perlindungan konsumen Muslim, tapi juga penegasan bahwa sertifikasi halal di Indonesia bukan formalitas, melainkan sistem yang ketat dan dapat dipercaya.