Ekonomi Indonesia Terpuruk akibat Covid-19, DPR Minta Jokowi Terbitkan Perppu

Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus corona (covid-19).

Ketua Banggar DPR, MH. Said Abdullah, menyebut dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh penyebaran pandemik Covid 19, baik secara global maupun nasional, sudah sangat memukul perekonomian. Hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami perubahan yang sangat signifikan.

“APBN 2020 sebagai instrumen fiskal utama yang dimiliki pemerintah untuk menjaIankan roda pembangunan, praktis mengalami banyak perubahan. Hal itu mulai dari asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 itu sendiri,” ucap Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/3).

Untuk menjaga keberlangsungan APBN 2020 dan perekonomian nasional dalam menanggulangan covid 19 serta fungsi fiskal Iainnya, maka DPR memandang pemerintah perlu menerbitkan Perppu yang merevisi Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Said mengatakan, poin terpenting yang harus direvisi adalah penjelasan UU tersebut. Revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB dan rasio pajak terhadap PDB tetap 60 persen.

Said menjelaskan, pemerintah perlu menerbitkan Perppu mengingat DPR tidak memungkinkan melaksanakan Rapat Paripurna dalam waktu dekat. Hal itu sebagai konsekuensi kebijakan social distance.

“Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, dan beberapa bulan kedepan,” ucap Said.

Selain itu, pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap UU Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari UU Pajak Penghasilan. Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya di atas Rp100 miliar.

“Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp1 miliar untuk pencegahan dan penanganan covid 19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19,” tutur Said.

Dia menjelaskan, Perppu itu dimaksudkan untuk mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat wabah Covid-19. Kemudian, memastikan dilaksanakannya program Social Safety Net (SSN), untuk membantu kehidupan masyarakat.

Perppu juga dimaksudkan untuk mendukung sektor UMKM dan informal untuk bisa tetap bertahan dalam mengahadapi kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ia berharap Perppu itu nantinya memberikan dampak jangka panjang, bagi kehidupan ekonomi RI di masa yang akan datang. (MSH)

Tinggalkan Komentar