Jika Langgar UU Persaingan Usaha, KPPU Bisa Batalkan Merger Grab-GoTo

IndonesiaInside.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menunjukkan sikap terhadap spekulasi rencana merger dua raksasa operator ojek online alias Ojol, yakni Grab-GoTo.

“Selama transaksi merger Grab dan GoTo masih bersifat spekulatif, KPPU belum dapat memberikan penilaian terhadap merger yang diestimasikan bernilai Rp 114,8 triliun tersebut. Meski demikian, konsultasi sukarela tetap dapat diajukan oleh para pihak,” tandas Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (21/5).

Ifan – panggilan akrab Ketua KPPU—menegaskan bahwa KPPU baru akan melakukan penilaian terhadap dampak persaingan dari suatu merger dan akuisisi setelah transaksi tersebut diberitahukan secara resmi oleh para pihak, yakni maksimal 30 hari sejak transaksi efektif.

Ifan mengatakan bahwa sistem pengawasan merger di Indonesia bersifat mandatory post-merger notification atau pemberitahuan wajib paska transaksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).

Beleid ini membuat KPPU tidak dapat melakukan penilaian atas transaksi merger dan akuisisi yang akan atau sedang terjadi. Apabila merger Grab dan GoTo tersebut benar terjadi, maka KPPU baru bisa melakukan penilaian apabila pihak tersebut melakukan notifikasi ke KPPU maksimal 30 hari sejak transaksi efektif.

Ifan menekankan bahwa sebagai langkah preventif, KPPU telah mulai melakukan penelitian mandiri untuk mengidentifikasi potensi dampak serta merumuskan opsi-opsi penyesuaian kebijakan yang dapat diambil jika merger ini benar-benar terealisasi.

Jika transaksi merger tersebut dinotifikasikan, KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 dapat melakukan penilaian hingga ke penilaian menyeluruh yang mencakup berbagai analisis. Mulai dari hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional.

Hal ini termasuk pengembangan teknologi dan inovasi, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu, KPPU menghimbau para pihak untuk melakukan self-assessment atau penilaian mandiri.

“Pelaku usaha diharapkan melakukan self-assessment untuk memastikan bahwa transaksi mereka tidak berpotensi menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika terbukti melanggar, KPPU berwenang menjatuhkan tindakan administratif hingga penetapan pembatalan transaksi merger tersebut”, tegasnya. (nia)

Tinggalkan Komentar