Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga bulan depan, serta curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diingatkan agar segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menilai bahwa Pemprov DKI lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Selama ini, lanjut Pras (sapaan karibnya), Anies Baswedan bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah ibu kota.
“Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/9).
“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” tuturnya menambahkan.
Ia mengungkapkan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, dinas sumber daya air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini,” ungkapnya.
Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga bulan ini tercatat sebanyak 82 kelurahan (naik dari awal tahun yang berjumlah 56 kelurahan). Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar, contohnya di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro yang justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
“Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya,” paparnya.
Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong agar Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir,” kata Pras. (RAM)
