Legislator Desak Pemerintah Tertibkan AMDK agar Tak Monopoli Sumber Daya Air

Indonesiainside.id – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Sudibyo menegaskan pentingnya pemerintah menata ulang tata kelola industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar tidak mengarah pada praktik monopoli sumber daya air. Menurutnya, air merupakan hak rakyat yang harus dikuasai dan dikelola negara demi kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Hal itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11) kemarin. Rapat tersebut membahas “Standarisasi Bahan Baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)” dan turut dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan air minum nasional.

“Saya melihat dari penjelasan para pelaku industri, tidak ada keseragaman. Ini harus segera ditertibkan agar tidak terjadi kesemrawutan dan penguasaan air oleh segelintir pihak,” ujar Legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Yoyok menyampaikan keprihatinannya atas belum tertibnya sistem pengelolaan sumber air oleh sejumlah perusahaan. Ia menilai, data dan praktik antarperusahaan masih belum seragam, baik dalam hal pengambilan air, perizinan, maupun distribusi, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan serta mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, Yoyok mengingatkan agar pemerintah berpegang pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa air dan kekayaan alam lainnya harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pasal 33 itu jelas, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk memperkaya satu dua perusahaan besar saja,” tegasnya.

Ia juga meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak menunggu arahan langsung dari Presiden dalam menertibkan industri air kemasan. Menurutnya, langkah penataan harus segera dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, agar tercipta keselarasan, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber air nasional.

“Sebelum Presiden sendiri yang turun tangan, lebih baik Kemenperin bertindak dulu. Tata semua perusahaan agar selaras, transparan, dan adil,” ujarnya.

Politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah X itu menegaskan bahwa pengelolaan air tidak boleh dipandang semata sebagai aktivitas industri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

“Air ini hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir untuk memastikan tidak ada pihak yang menguasai sumber air secara berlebihan. Semua harus kembali pada tujuan utamanya, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Yoyok.

Tinggalkan Komentar