Indonesiainside.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan perhatian serius atas meninggalnya seorang pelajar kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau kembali implementasi sistem perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sangat diperlukan agar setiap anak di Indonesia dapat bersekolah dengan aman, nyaman, dan mendapatkan hak atas pendidikan secara utuh,” ungkap dia dalam keterangannya, Jumat (6/2).
Ia menegaskan, kasus ini harus menjadi pelajaran bersama agar kebijakan KLA dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh daerah.
Tim layanan SAPA 129 Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA Kabupaten Ngada. Namun, pendampingan psikologis bagi keluarga korban belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan tenaga profesional.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah Ngada untuk merekrut psikolog klinis yang dapat ditempatkan di RSUD, UPTD PPPA, maupun Puskesmas. Keberadaan tenaga profesional ini sangat penting untuk menyediakan ruang aman bagi anak dan perempuan, baik untuk konseling kesehatan jiwa maupun pendampingan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang,” jelas Menteri PPPA.
Arifah juga menekankan bahwa peristiwa ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni masih adanya kerentanan anak, termasuk anak laki-laki, yang kerap luput dari perhatian.
“Anak laki-laki juga memiliki kerentanan yang sering kali tidak terlihat akibat konstruksi sosial yang membatasi mereka untuk mengekspresikan emosi dan meminta bantuan. Mereka memiliki hak yang sama untuk menyampaikan keluhan, didengarkan, dan merasa aman untuk berbicara,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kemen PPPA, sepanjang 2025 tercatat lebih dari 6.000 anak laki-laki menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.
“Data ini menunjukkan masih banyak anak laki-laki yang memilih diam karena stigma dan rasa takut. Kondisi tersebut menegaskan bahwa sistem perlindungan anak harus inklusif dan responsif tanpa membedakan jenis kelamin,” tegasnya.
Kemen PPPA terus mendorong penguatan nilai maskulinitas positif agar anak dan remaja laki-laki memiliki ruang aman untuk mengekspresikan emosi, mencari pertolongan, dan berbicara ketika menghadapi masalah.