Mulyanto Nilai Perubahan Menteri ESDM Tak Akan Efektif, Hanya Buat Kerjaan Molor

Indonesiainside.id – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai perubahan posisi Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia tidak akan membawa dampak signifikan mengingat masa pemerintahan yang hanya tersisa kurang dari dua bulan. Ia menilai bahwa pergantian tersebut hanya akan menghambat pembahasan program strategis Kementerian ESDM, sehingga dianggapnya sebagai langkah yang kurang efektif dan lebih bersifat politis.

Menurut Mulyanto, langkah reshuffle ini hanya sekadar ‘bongkar-pasang’ yang tidak tepat waktu. “Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8).

Ia juga menjelaskan bahwa di penghujung masa pemerintahan ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri ESDM, termasuk RUU EBET (energi baru dan terbarukan), PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), serta RUU Migas. Mulyanto berpendapat bahwa pergantian mendadak ini justru akan memperlambat proses penyelesaian regulasi tersebut.

“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti menteri. Menurut saya, justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” katanya.

Selain itu, Mulyanto menekankan pentingnya penertiban tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM, yang menurutnya masih tumpang tindih antara Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM. Masalah kronis seperti korupsi di sektor pertambangan ilegal dan ketidaktepatan distribusi BBM dan LPG bersubsidi juga menjadi sorotan.

“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” tambahnya.

Dirimya pun menggarisbawahi bahwa sebaiknya tugas dan fungsi masing-masing kementerian dikembalikan ke jalurnya, dan pemerintah harus lebih fokus pada penataan yang baik menjelang akhir masa jabatan. “Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk dan ugal-ugalan,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar