Indonesiainside.id – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran luas terhadap daya tahan ekonomi masyarakat kelas menengah. Di tengah pelemahan rupiah, naiknya harga minyak dunia, dan tekanan biaya hidup, kelompok ini dinilai menjadi pihak yang paling rentan karena tidak mendapat bantalan subsidi pemerintah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Budi S Kanang, menilai kelas menengah kini berada dalam posisi serba terjepit. Mereka tidak termasuk penerima bantuan sosial maupun subsidi energi, tetapi harus menanggung lonjakan biaya transportasi dan kebutuhan harian.
“Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Budi S Kanang.
Ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dan merosotnya pasar keuangan ikut menambah tekanan terhadap rumah tangga.
“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah,” tegasnya.
Kenaikan Pertamax sendiri diumumkan mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar 32 persen. Sementara Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 per liter.
menyatakan penyesuaian harga dilakukan karena lonjakan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor energi.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Penyesuaian pada harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga, Sigit Setiawan, juga menegaskan kenaikan dilakukan demi menjaga ketersediaan pasokan BBM di pasar.
“Kenapa hari ini nggak bisa nahan? Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya,” kata Sigit.
Pertamina menyebut keputusan itu telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala harga energi.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menjelaskan kenaikan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari konflik geopolitik global, termasuk perang Iran-Israel yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dan gangguan distribusi energi dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dampak inflasi diperkirakan tetap terkendali karena Pertamax bukan BBM utama transportasi umum. Namun, inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sudah mencapai 3,08 persen, tertinggi dalam delapan bulan terakhir.
Sementara itu, Dewan Energi Nasional (DEN) meminta masyarakat mulai melakukan efisiensi energi di tengah tekanan fiskal pemerintah akibat subsidi energi yang membengkak.
Kekhawatiran Publik: Daya Beli dan Efek Domino Ekonomi
Di media sosial dan forum publik, banyak warga mengeluhkan kenaikan mendadak Pertamax yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Sejumlah komentar menyebut kekhawatiran terhadap potensi migrasi besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite, yang dapat menambah beban subsidi negara.
Ekonom menilai tekanan terhadap kelas menengah perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab kelompok ini selama ini menjadi penopang konsumsi domestik nasional. Bila daya beli kelas menengah melemah, maka efeknya bisa merembet ke sektor ritel, otomotif, transportasi online, hingga UMKM.
DBS Bank memperkirakan BBM yang terdampak kenaikan memang hanya sekitar 7 persen konsumsi BBM nasional, namun efek psikologis dan tekanan biaya hidup bisa jauh lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah hingga kini masih mempertahankan harga Pertalite subsidi di level Rp10.000 per liter untuk menahan gejolak sosial yang lebih besar.