OJK Siapkan Kebijakan Lanjutan ke Debitur Hadapi Virus Corona

Indonesiainside.id, Jakarta – Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan lanjutan kepada debitur. Hal itu dilakukan jika dampak wabah virus corona atau covid-19 meluas kepada perekonomian nasional.

“Kami juga melakukan analisis. Jika dampak terus meluas, tidak menutup kemungkinan kita buat kebijakan lanjutan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dari OJK, Heru Kristiyana, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (03/3).

Namun, Heru belum membeberkan kebijakan lanjutan itu. Apabila jika dampak virus corona meluas di Indonesia.

Saat ini, OJK sudah mengeluarkan kebijakan pelonggaran penghitungan kolektabilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit, khusus bagi debitur yang usahanya terganggu karena terdampak virus corona. Penghitungan kolektabilitas itu dilakukan hanya untuk satu dari tiga klasifikasi, yaitu terkait ketepatan membayar.

Sedangkan dua aspek lain yakni prospek usaha dan kondisi keuangan debitur dinilai tidak relevan. Terutama untuk diterapkan kepada debitur terdampak.

Penghitungan kolektabilitas untuk kredit hingga Rp10 miliar, dihitung menggunakan satu pilar yakni ketepatan membayar. “Asal debitur bayar pokok dan bunga itu sudah bisa dikatakan lancar, sebelumnya harus ada pilar terkait prospek usaha debitur dan kondisi keuangan,” tambah dia.

Sedangkan untuk kredit di atas Rp10 miliar. OJK juga memberikan kelonggaran dengan memberikan relaksasi, yang terkait restrukturisasi kreditnya.

OJK akan meninjau setiap enam bulan terkait pelonggaran dalam menghitung kolektabilitas debitur baik bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat (BPR). SertaBPR Syariah, dalam jangka waktu satu tahun.

Sebelumnya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana aakan memperlonggar ketentuan penghitungan klasifikasi keadaan pembayaran kredit (kolektabilitas). Ini khusus bagi debitur yang usahanya terganggu karena virus corona.

“Kalau pengusaha kena dampak virus Corona dan akhirnya proses usaha jadi terganggu ke depan. Kita bisa berikan kelonggaran penghitungan kolektabilitas,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (25/2).

Dia mengatakan, sektor usaha yang berpotensi terdampak Virus Corona itu ialah pariwisata dan ekspor-impor. Sektor tersebut yang dapat kelonggaran kolektabilitas yang dimaksud oleh dia.

Menurut dia, penghitungan kolektabilitas rencananya hanya akan dilakukan untuk satu dari tiga klasifikasi. Hanya klasifikasi ketepatan membayar saja. Sedangkan dua klasifikasi lain yakni prospek usaha dan kondisi debitur dinilai tidak relevan untuk diterapkan kepada debitur terdampak virus corona.

“Aspek kondisi debitur, juga tidak relevan menjadi bagian penghitungan kolektabilitas. Hotel kosong, kondisi debitur pasti likuditasnya juga kondisinya terganggu. Tentunya debitur bank seperti kmi bisa ajukan ke bank untuk utangnya beruoa kredit untuk direstrukturisasi,” tambah dia. (PS)

Tinggalkan Komentar