Indonesiainside.id – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya memiliki kerangka kebijakan teknologi yang adaptif dan progresif dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) serta teknologi digital lainnya.
Ia menyoroti pesatnya perkembangan teknologi dan menekankan perlunya pemerintah menyesuaikan regulasi agar tidak tertinggal.
“Kerangka kebijakan kita menjadi semakin progresif, artinya kalau kita membuat kebijakan di tahun 2025, jangan sampai tiba-tiba teknologi itu sudah di tahun 2045. Kita ingin kerangka kebijakan kita terus progresif,” kata Noudhy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Senin.
Untuk itu, ia menilai pentingnya memahami perkembangan teknologi saat ini agar kebijakan yang dibuat dapat terus relevan di masa mendatang. Salah satu langkah yang diperlukan adalah memperkuat kolaborasi antara pakar teknologi dan kementerian atau lembaga terkait.
Menurutnya, inovasi-inovasi dalam bidang teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), menghadirkan berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang progresif agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Mungkin ini ke depannya juga bisa kita konsiderasi seperti apa kerangka regulasinya, seperti apa nanti dari sisi pemerintahan dapat memanfaatkannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini sedang berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri hingga lembaga terkait, guna membahas pembuatan aturan mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI).
“Kita masih pada tahap diskusi dengan stakeholder. Sampai dengan awal Maret kita coba berdiskusi. Ada enam serial diskusi dengan pelaku kepentingan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria.
Nezar menjelaskan bahwa diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku industri serta perwakilan dari sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, layanan keuangan, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam regulasi penggunaan AI di masing-masing sektor.
Ia berharap hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan dokumen kebijakan atau policy paper yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut menjadi naskah akademik. Dokumen tersebut kemudian akan dibahas kembali sebagai dasar dalam perumusan regulasi yang lebih komprehensif. (ant)