Indonesiainside.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendorong penguatan kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai pelaku hubungan industrial untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Afriansyah menilai, berbagai persoalan hubungan industrial yang muncul di lapangan tidak selalu disebabkan oleh lemahnya regulasi. Dalam banyak kasus, permasalahan justru berawal dari perbedaan pemahaman dalam penerapan aturan. Salah satu contoh yang kerap terjadi adalah perselisihan terkait struktur dan skala upah di perusahaan, yang membuat proses perundingan bipartit berjalan panjang dan memicu ketegangan antara pekerja dan pengusaha.
“Karena itu, kolaborasi antar pelaku hubungan industrial perlu terus diperkuat agar tercipta kesamaan pemahaman serta solusi yang dapat diterima semua pihak,” ujar Afriansyah di Cirebon, dikutip Rabu (17/12).
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas mediator hubungan industrial, memperjelas pedoman pelaksanaan, serta memfasilitasi forum komunikasi secara reguler. Langkah ini dilakukan agar penyelesaian perselisihan dapat berlangsung lebih efektif dan potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
Lebih lanjut, Afriansyah menyoroti cepatnya perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, pergeseran pola produksi, serta berkembangnya ekonomi berbasis platform. Dalam situasi ini, kolaborasi antar pelaku hubungan industrial menjadi semakin penting agar transformasi tersebut tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam hubungan kerja.
Ia mencontohkan pekerja di sektor platform digital, seperti pengemudi aplikasi, yang hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status hubungan kerja. Menurutnya, tantangan tersebut memerlukan pendekatan kolaboratif yang mampu menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan fleksibilitas usaha, sehingga keberlanjutan bisnis tetap terjaga tanpa mengabaikan keadilan sosial.
“Kita membutuhkan kolaborasi dan dialog yang konstruktif, bukan pendekatan sepihak, dalam merespons perubahan dunia kerja,” tegasnya.
Selain itu, Afriansyah menekankan pentingnya dukungan data yang akurat dan transparan dalam memperkuat kolaborasi hubungan industrial. Minimnya data, khususnya dalam kasus pemutusan hubungan kerja, kerap memperlambat penyelesaian perselisihan dan menimbulkan ketidakpastian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital yang lebih mudah diakses dan komprehensif. Dengan dukungan data yang kuat, kolaborasi antar pelaku hubungan industrial diharapkan dapat berjalan lebih objektif dan efektif.
Afriansyah menegaskan, hubungan industrial yang stabil tidak dapat dibangun secara terpisah. Pemerintah, pekerja, dan pengusaha harus terus memperkuat kolaborasi dalam suasana saling percaya, saling menghormati, dan terbuka terhadap perubahan demi menciptakan dunia kerja yang adaptif dan berkeadilan.