Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan dukungan terhadap kebijakan pembatasan usia anak hingga 16 tahun dalam penggunaan layanan digital atau media sosial guna melindungi anak dari paparan konten negatif di ruang digital.
Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu mengatakan kebijakan tersebut penting mengingat kondisi perlindungan anak saat ini dinilai menghadapi situasi darurat, terutama terkait ancaman pornografi, perundungan siber, hingga judi daring.
“Pada prinsipnya Kemenag memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut karena saat ini kita menghadapi situasi darurat dalam pelindungan anak, khususnya dari ancaman pornografi, perundungan siber, hingga judi daring,” ucap Ismail dalam press briefing di Jakarta, Senin (9/3).
Menurutnya, langkah pemerintah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari berbagai konten negatif yang berpotensi merusak perkembangan mental dan moral anak.
Ismail menilai kebijakan pembatasan usia tersebut juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pertama di kawasan yang menerapkan pembatasan usia secara lebih tegas, sementara beberapa negara di Eropa masih dalam tahap persiapan.
Ia menjelaskan bahwa selama ini kebijakan komunikasi digital di Indonesia menganut prinsip open sky policy atau sistem terbuka. Dalam sistem tersebut, penyedia layanan internet tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol negara.
“Artinya, informasi yang beredar pada dasarnya bersifat terbuka. Negara biasanya melakukan pemblokiran apabila ditemukan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Ismail.
Sistem ini berbeda dengan sejumlah negara lain yang menerapkan mekanisme penyaringan informasi sejak awal oleh negara sebelum konten dapat diakses masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital.
Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas tersebut menyebutkan anak berusia di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.
Dalam penerapannya, akun milik anak di bawah 16 tahun pada sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox akan dinonaktifkan apabila terdeteksi tidak memenuhi ketentuan usia yang berlaku.