Indonesiainside.id, Denpasar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali memberikan dukungannya kepada penerintah daerah (pemda) di tingkat kota dan provinsi serta BUMD dan BUMN untuk penggunaan dana bagi penanggulangan penyebaran virus corona. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk baliho yang ditebar di Denpasar.
Baliho ini juga unik, di saat yang lain memasang sosialisasi penanganan virus corona, Kejati Bali memasang baliho dukungan sekaligus peringatan bagi mereka yang menyalahgunakan dana tersebut. Ada sejumlah baliho terpantau terpasang di wilayah Denpasar.
Selain peringatan di baliho juga menunjukkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Bali dalam upaya pemerintah propinsi, kabupaten/kota, BUMN di Bali termasuk BUMD untuk mengalokasikan anggarannya dalam penanganan Covid-19. Dihubungi melalui telephone seluler, Kasi Penkum Kejati Bali, A. Luga Harlianto, SH., M.Hum atas seijin Kajati Bali, membenarkan adanya baliho tersebut di beberapa tempat di Denpasar.
“Bukan hanya di Denpasar, seluruh kabupaten / Kota di Bali telah ada, kejari-kejari telah mensosialisasikannya melalui baliho, bahkan di Nusa Penida juga oleh kacabjari,” imbuhnya.
Baliho ini sebagai bentuk dukungan dan pro aktif dari institusi Kejaksaan RI khususnya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19. Dimana sesuai arahan pemerintah melalui Perppu no 1 tahun 2020 dan perpres no 54 tahun 2020, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, BUMN dan BUMD diberikan kewenangan melakukan revisi dan realokasi anggaran yang ada dan refocusing kegiatan untuk kegiatan yang bersifat antisipasi dampak termasuk penanganan dari penyebaran virus Covid-19.
Perppu dan perpres tersebut kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan menerbitkan instruksi Jaksa Agung RI No 5 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, Surat Jam Intel No R.552/D/Dpp/03/2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI no 7 tahun 2020 tanggal 9 April 2020 yang pada intinya memerintahkan satuan kerja Kejaksaan RI di daerah untuk pro aktif mendampingi pemerintah propinsi, kabupaten/kota, BUMN dan BUMD melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.
“Jadi apa yang akan dilakukan Kejati Bali dan Kejari se-Bali merupakan perwujudan pelaksananaan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketentuan dari Kejaksaan Agung. Pengawalan dan Pengawasan di sini bentuk pendampingan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Ini dukungan dalam menghadapi virus covid-19 yang dilakukan Kejaksaan sesuai tupoksinya,” ungkapnya. (PS/Hari Santosa)