Menteri UMKM Komitmen Perkuat Skema Penyaluran dan Penjaminan KUR

Indonesiainside.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya penguatan skema penyaluran dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

“Salah satu kunci sukses pemberdayaan dan pelindungan UMKM ada pada penjaminan KUR,” ujar Menteri Maman dalam keterangannya, Selasa (18/11).

Hingga 15 November 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp238,7 triliun atau 83,2 persen dari total plafon Rp286,61 triliun. Pembiayaan ini telah diberikan kepada lebih dari 4 juta debitur, dengan debitur graduasi mencapai 1,32 juta atau 112 persen dari target dan debitur baru mencapai 2,25 juta atau 96,38 persen dari target.

Keberhasilan penyaluran KUR tahun ini juga tercermin dari tingginya porsi pembiayaan di sektor produktif yang mencapai 60,7 persen—angka tertinggi sejak program KUR diluncurkan. Selain itu, tingkat kredit bermasalah (NPL) berada pada level 2,3 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.

“Kita harus mendorong sebanyak-banyaknya UMKM agar bisa mendapatkan akses pembiayaan,” kata Maman.

Lebih lanjut, Kementerian UMKM bersama Komite Kebijakan KUR sedang menyiapkan skema baru pengajuan KUR yang berlaku mulai awal 2026. Aturan baru tersebut akan menghapus batas maksimal pengajuan KUR, berbeda dengan tahun 2025 yang membatasi pengajuan dua kali untuk sektor perdagangan dan empat kali untuk sektor produksi.

“Tidak ada limitasi berapa kali UMKM mengajukan KUR hingga usahanya benar-benar kuat dan siap. Kami berharap langkah ini dapat membuat UMKM semakin berjaya,” ujarnya.

Kebijakan baru ini dirumuskan karena banyak UMKM yang tidak lagi bisa mengajukan KUR setelah mencapai batas pengajuan, namun belum mampu mengakses kredit komersial dengan bunga lebih tinggi. Pemerintah juga menetapkan suku bunga tunggal 6 persen untuk semua jenis KUR, termasuk KUR Super Mikro dan Mikro, yang sebelumnya berada pada kisaran 6-9 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Maman kembali menegaskan aturan mengenai agunan. “Saya pastikan 100 persen sampai hari ini, Kementerian UMKM masih konsisten melakukan monitoring evaluasi berdasarkan aturan yang berlaku,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa pengajuan KUR hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan.

Kementerian UMKM juga memperkuat pengawasan penyaluran dan penjaminan KUR agar lebih transparan dan tepat sasaran, terutama untuk sektor prioritas seperti produksi, padat karya, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Maman turut mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam memperluas akses KUR.

“Semakin banyak kepala daerah yang terlibat, penerimaan KUR untuk UMKM akan semakin besar,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar