Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, fokus pemerintah adalah meningkatkan investasi di dalam negeri karena terjadi penurunan investasi langsung luar negeri (FDI). Salah satu upayanya ialah mempercepat proses perizinan proyek prioritas yang dikerjakan BUMN.
“Jadi kami bantu urus perizinannya, seperti Tuban Pertamina dengan Rosneft, masalah tanah sudah hampir selesai dan izin juga selesai,” ujar Bahlil, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (30/3).
“Termasuk proyek Pertamina di Balongan, Jawa Barat, itu RT dan RW kami atur dan masalah tanah sudah masuk ATR. Prinsipnya mana skala prioritas itu bisa kerjasama bareng-bareng. BKPM ambil posisi perizinan,” imbuhnya.
Bahlil mengatakan, BKPM melakukan pemetaan atau maping terhadap proyek BUMN. Salah satunya, di Jawa Barat sudah surplus listrik sehingga perizinan untuk pembangunan proyek pembangkit listrik tidak akan diberikan, kecuali untuk PLN.
“Oleh karena itu, BKPM sepakat untuk daerah Jawa tidak lagi memberikan izin selain PLN untuk membangun power plan,” kata dia. (MSH)