Indonesiainside.id – Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata sekitar 2.000 laporan masuk setiap tahun, dengan mayoritas berupa kekerasan seksual online yang dalam kajian terbaru mencapai lebih dari 1.600 kasus.
Kondisi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital, sekaligus memastikan penyelenggara sistem elektronik menjalankan tanggung jawab dalam menjaga keamanan pengguna.
Dalam audiensi bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan kekerasan terjadi tanpa penanganan.
“Ketika kejahatan itu terjadi di platform, itu rumah mereka. Artinya yang melakukan penanganan di dalam adalah mereka. Kami tidak bisa masuk kecuali dengan kewenangan tertentu,” ungkap dia dalam keterangannya, Jumat (17/4).
Ia menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap platform yang dinilai lalai, termasuk hingga penutupan jika konten atau aktivitas dianggap membahayakan publik.
“Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa kenakan sanksi sampai pada penutupan. Mereka harus bertanggung jawab karena itu ranah mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Maria Ulfah Anshor menilai angka laporan yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan layanan penanganan di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini membuat korban kesulitan mengakses bantuan, baik untuk pelaporan maupun pendampingan hukum dan psikologis.
Komnas Perempuan pun menyambut positif kolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam memperkuat mekanisme pemutusan akses (take down) terhadap konten berbahaya, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi.
Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada peningkatan literasi digital, kampanye publik, serta penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kondisi ini membutuhkan langkah bersama, termasuk peningkatan tanggung jawab platform digital dalam menjaga ruang aman bagi pengguna, khususnya perempuan dan kelompok rentan,” tutupnya.