Indonesiainside.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan keprihatinan mendalam atas gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian masif di berbagai sektor. Menyikapi laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebut lebih dari 24 ribu pekerja terkena PHK hanya dalam empat bulan pertama 2025, Puan menegaskan negara tidak boleh tinggal diam.
“Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (6/5).
Mantan Menko PMK itu mendorong pemerintah untuk menyusun langkah komprehensif, mulai dari pembukaan lapangan kerja baru hingga perlindungan nyata bagi para korban PHK yang kini mencoba bertahan sebagai pelaku usaha mikro dan sektor jasa.
“Jangan biarkan pekerja yang di-PHK berjuang sendirian. Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal, dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur,” lanjut Puan, perempuan pertama yang memimpin DPR RI.
Data Kemnaker mencatat, sejak Januari hingga 23 April 2025, sebanyak 24.036 orang telah terkena PHK, setara sepertiga dari total PHK sepanjang 2024. Provinsi dengan jumlah korban terbanyak meliputi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau, dengan sektor industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, serta jasa sebagai penyumbang utama.
Laporan terbaru dari Jobstreet juga mengungkap bahwa 42% perusahaan telah memangkas tenaga kerjanya, terutama posisi pegawai tetap dan staf administrasi. Puan menyebut, tren ini menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan nasional belum cukup tangguh menghadapi tantangan struktur ekonomi baru dan arus digitalisasi.
“Banyak pekerja kita yang terimbas PHK kemudian beralih untuk menjadi wirausaha kecil atau UKM dan UMKM. Ada juga yang masuk ke sektor ekonomi kreatif, atau menjadi penyedia jasa dalam berbagai bidang,” ujarnya.
Namun, menurut Puan, transformasi tersebut tidak cukup ditopang hanya dengan pelatihan atau modal seadanya. Ia menekankan perlunya ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan. “Jangan sampai rakyat didorong menjadi wirausaha tapi hanya menghasilkan usaha-usaha yang nyaris subsisten, dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Itu bukan pemberdayaan, tapi pengalihan tanggung jawab struktural,” tegas cucu Bung Karno itu.
“Harus disiapkan sistem yang komprehensif mulai dari pendampingan, akses pembiayaan, hingga integrasi dengan ekosistem pasar,” serunya.
Mengakhiri pernyataannya, Puan menekankan bahwa momen krisis ketenagakerjaan harus direspons dengan perubahan paradigma ekonomi nasional. “Kita harus pastikan bahwa PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat. Ini hanya bisa tercapai jika Negara tidak lepas tangan,” pungkasnya.