Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM diminta tak semborono mencabut subsidi LPG 3 Kg. Terutama soal data penerima yang tak boleh salah sasaran.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengatakan, sebelum menetapkan kebijakan ini Pemerintah harus menyiapkan data masyarakat miskin yang subsidi. Dia menilai, pencabutan akan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (17/1).
Dia menambahkan, pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama Pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat.
PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Bukan pada komoditas yang disalurkan.
“Untuk itu kita minta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg,” katanya.
“Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran,” imbuh Mulyanto.
Dia memaparkan, setidaknya, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kompensasi diberikan kepada penerima manfaat dengan data by name by address yang akurat. Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik
“Sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik,” tuturnya.
Pada sisi lain, Pemerintah terus didorong agar gencar mengembangkan jaringan gas alam. Dengan begitu, kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi.
“Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas. Dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi,” tegas Mulyanto. (*/Dry)