Kemenkominfo Bekukan Izin TikTok Gara-gara Tidak Kooperatif dan Dugaan Aktivitas Judi Online

Indonesiainside.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil tindakan tegas dengan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap platform TikTok. Langkah ini diambil sebagai akibat dari ketidakpatuhan TikTok dalam memenuhi kewajiban hukumnya di Indonesia.

Pemicu pembekuan ini adalah kegagalan TikTok untuk memberikan data lengkap yang diminta pemerintah.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkominfo, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pihaknya memerlukan data untuk menyelidiki dugaan monetisasi dari siaran langsung (live streaming) yang mengindikasikan aktivitas perjudian online selama periode unjuk rasa pada 25-30 Agustus 2025. Data yang diminta mencakup informasi traffic, aktivitas live streaming, dan data monetisasi, termasuk nilai hadiah virtual (gift).

“Kami telah memanggil TikTok untuk klarifikasi langsung dan memberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyerahkan data lengkap. Namun, melalui surat resminya, TikTok menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan alasan mengikuti kebijakan dan prosedur internal mereka,” ujar Alexander dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Alexander menegaskan bahwa penolakan TikTok tersebut melanggar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat untuk memberikan akses data kepada pemerintah dalam rangka pengawasan.

“Kemenkominfo menilai TikTok telah melanggar kewajibannya. Oleh karena itu, kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alexander menekankan bahwa sanksi ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital. Tindakan ini juga untuk memastikan transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman, serta melindungi kelompok rentan seperti anak dan remaja dari aktivitas ilegal.

Kemenkominfo mengingatkan seluruh PSE atau perusahaan digital untuk mematuhi hukum nasional yang berlaku. Kemenkominfo berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan memastikan setiap platform digital beroperasi dengan penuh tanggung jawab.
(Nto/Ant)

Tinggalkan Komentar