Indonesiainside.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 telah menerima sebanyak 1.134 konsultasi sejak dibuka pada 2 Maret 2026. Untuk mengoptimalkan layanan tersebut, pemerintah mulai membuka layanan pengaduan THR bagi pekerja atau buruh yang mengalami permasalahan pembayaran.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memang menyediakan dua jenis layanan, yakni konsultasi dan pengaduan.
“Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki dua layanan yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka,” kata Yassierli melalui siaran pers, Sabtu (14/3).
Ia menjelaskan, layanan konsultasi memberikan informasi terkait berbagai hal mengenai hak THR dan BHR. Layanan ini mencakup pertanyaan mengenai kelayakan penerima, mekanisme perhitungan, hingga persoalan yang muncul dalam kondisi tertentu seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, melalui layanan pengaduan, pekerja atau buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan terkait pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayarkan oleh perusahaan atau pembayaran yang dilakukan secara mencicil.
“Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR silakan melakukan pengaduan di Posko,” ujarnya.
Berdasarkan laporan harian Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 pada Kamis, 12 Maret 2026, tercatat konsultasi THR secara daring sebanyak 306 kasus dan konsultasi BHR daring sebanyak 100 kasus. Selain itu, terdapat satu konsultasi THR secara tatap muka, tidak ada konsultasi BHR tatap muka, serta tujuh konsultasi melalui Pusat Bantuan. Dengan demikian, total konsultasi pada hari tersebut mencapai 414 laporan.
Adapun secara akumulatif sejak 2 hingga 12 Maret 2026, Posko THR mencatat 673 konsultasi THR secara daring dan 382 konsultasi BHR secara daring. Selain itu, terdapat 10 konsultasi THR tatap muka, satu konsultasi BHR tatap muka, serta 68 konsultasi melalui Pusat Bantuan. Total keseluruhan konsultasi selama periode tersebut mencapai 1.134 laporan.
Untuk memudahkan akses layanan, Kemnaker juga menyediakan konsultasi dan pengaduan secara daring melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id serta layanan WhatsApp di nomor 081280001112.
“Kami berharap akses ini mempermudah seluruh lapisan pekerja atau buruh, termasuk ojek online dan kurir online, untuk memanfaatkan layanan Posko tanpa harus datang secara langsung,” tutup Yassierli.