Indonesiainside.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa aktivitas judi daring di Indonesia telah memasuki fase darurat nasional dan harus ditangani secara kolektif oleh seluruh elemen negara.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memperingatkan bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia bisa menembus Rp999 triliun pada akhir 2024, dan bahkan berpotensi melewati Rp1.100 triliun jika tidak ada intervensi tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Indonesia menjadi sasaran empuk provider judol. Bahkan, sudah ada kasus mahasiswa yang bunuh diri karena terlilit utang judi dan seorang bapak yang menjual bayi karena kecanduan,” ujar Ivan dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Rabu (6/8).
Ivan menyoroti mudahnya akses terhadap situs atau aplikasi judi digital. Hanya dengan bermodal ponsel, siapa pun kini bisa terlibat dalam praktik judi daring. Ia juga mengungkap bahwa pelaku kerap memanfaatkan rekening aspal (asli tapi palsu) yang dibeli dari platform ilegal atau dark web untuk menyamarkan identitas dan melancarkan aliran dana yang tidak sah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan fenomena jual beli rekening menjadi salah satu kontributor utama maraknya tindak kejahatan finansial. Rekening atas nama orang lain yang dilengkapi data palsu banyak diperjualbelikan di forum gelap, media sosial, bahkan aplikasi pesan terenkripsi. Rekening-rekening ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan ilegal, mulai dari penampungan dana judi, penipuan online, hingga pencucian uang lintas batas negara.
“Dalam hitungan menit saja, siapa pun kini bisa membeli rekening secara daring,” ujar Ivan.
Kondisi ini diperburuk oleh masih rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat, serta lemahnya sistem deteksi dini di sebagian lembaga keuangan.
Sebagai upaya penanggulangan, PPATK bekerja sama dengan sejumlah bank telah melakukan identifikasi dan pemblokiran terhadap rekening pasif (dormant) yang dianggap mencurigakan. Proses ini dilakukan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Perbankan, yang mengatur wewenang PPATK dalam menganalisis dan merekomendasikan tindak lanjut atas transaksi yang dianggap mencurigakan.
“Semua langkah kami sesuai undang-undang. Jangan narasikan sebagai bentuk perampasan, ini adalah bentuk perlindungan sistem keuangan negara dari infiltrasi uang haram,” tegas Ivan.
Rekening-rekening tersebut kini dikembalikan ke sistem perbankan dan tengah menjalani proses verifikasi ulang melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan keuangan digital, PPATK menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, hingga institusi perbankan disebut sangat krusial dalam membendung laju kejahatan yang kian berkembang.
Ivan juga menggarisbawahi pentingnya peran publik, terutama dalam meningkatkan kesadaran untuk tidak sembarangan meminjamkan atau menyewakan identitas pribadi untuk pembukaan rekening bank oleh pihak ketiga.
“Kita tidak bisa lagi hanya bekerja secara reaktif, harus proaktif dan preventif. Sistem pelaporan, deteksi teknologi, dan kerja-kerja intelijen keuangan harus disinergikan,” pungkasnya.