Tim Percepatan Reformasi Polri (TPRP) bentukan Presiden Prabowo Subianto masih terus mendengarkan suara masyarakat. Pelbagai kalangan dimintai masukan untuk mencari bentuk terbaik dari lembaga kepolisian tersebut.
Mantan kapolri Da’i Bahtiar yang mewakili Persatuan Purnawirawan Polri, ketika beraudiensi dengan TPRP menyatakan perlunya mengubah tata cara penetapan kapolri. Selama ini, dalam penetapan kapolri, presiden mengajukan nama calon untuk mendapat persetujuan DPR. Nama yang diajukan presiden bisa satu atau lebih.
Setelah mendapat persetujuan DPR, barulah nama kapolri itu ditetapkan. Mekanisme seperti inilah yang diusulkan untuk diubah.
Menurut Da’i, mestinya presiden memilih dan menetapkan langsung kapolri tanpa perlu meminta persetujuan DPR. Dalihnya, pengangkatan dan pemberhentian kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, tidak perlu lagi menunggu persetujuan DPR untuk menetapkan kapolri.
Pemberian persetujuan DPR terhadap calon kapolri bisa memberikan ekses yang tidak baik.Da’i khawatir kapolri yang terpilih nanti merasa berutang budi pada anggota DPR sehingga bisa saja lalu merasa berkewajiban untuk memberikan balas jasa pada DPR.
Bisa pula terjadi sebaliknya. DPR merasa berjasa sehingga ada kecenderungan untuk meminta perlakuan istimewa pada kapolri. Lantaran segan, sangat mungkin kapolri tidak kuasa untuk menolak. Bukan tidak mungkin pula permintaan yang harus dipenuhi kapolri itu justru tidak sesuai dengan koridor atau aturan baku yang berlaku.
Ada hal lain yang juga perlu mendapat perhatian dari usulan perubahan mekanisme pengangkatan kapolri ini. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan, kapolri diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR. Bila usulan Da’i itu diterima, maka konsekuensinya UU Polri harus diubah lebih dulu.
Secara akal sehat, memang lebih tepat bila kapolri langsung diangkat dan diberhentikan presiden, tanpa perlu mekanisme yang melibatkan DPR. Ini karena tanggung jawab kapolri memang kepada presiden, bukan pada DPR.
Ada pula usulan agar TPRP diberi kewenangan melakukan perombakan atau perubahan struktur kepolisian secara langsung. Usulan ini memungkinkan TPRP mengganti personel Polri di segala lini yang dianggap perlu, memperbaiki atau merombak struktur organisasi, dan sebagainya.
Menurut pengusul ide ini, TPRP bisa diberi waktu satu hingga dua tahun untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Setelah dua tahun dan dianggap telah stabil, maka TPRP menyerahkan kembali kewenangan tersebut kepada presiden. Selanjutnya, presidenlah yang memiliki kewenangan terhadap Polri.
Usulan ini terlihat tidak pas. Tidak semestinya presiden menyerahkan kewenangan pada TPRP. Juga tidak pada tempatnya jika TPRP diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi, baik dalam hal promosi atau demosi terhadap personel kepolisian.
Seyogianya kewenangan TPRP hanyalah sebatas memberi rekomendasi, baik untuk pembenahan struktur maupun penggantian personel. Eksekusinya tetap akan dilakukan oleh presiden langsung, selaku pihak yang memikul tanggung jawab. Lagi pula, belum tentu juga semua rekomendasi itu harus dijalankan oleh presiden. Perlu ada dialog dulu antara TPRP engan presiden, sebelum keputusan dijalankan.
Satu hal lain lagi yang tidak boleh diabaikan adalah kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan. Tidaklah tepat kiranya jika Polri berada langsung di bawah presiden. Lebih tepat bila Polri berada di bawah kementerian. Bisa dikaji secara mendalam plus dan minusnya, apakah Polri sebaiknya di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan.
Memang terasa janggal bila Polri berada langsung di bawah presiden. Sedangkan TNI justru berada di level lebih rendah, yakni berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ada kesan, polisi lebih mendapat keistimewaan daripada TNI.
Posisi Polri di bawah kementerian juga akan lebih termonitor dalam hal pengajuan dan penggunaan anggaran. Jika kedudukan Pori langsung di bawah presiden, kontrol terhadap pengajuan dan belanja anggaran, termasuk pembelian peralatan, menjadi kurang terawasi.
TPRP juga wajib memelototi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025. Dalam perkap ini, Kapolri menetapkan 17 kementerian/lembaga yang bisa dijabat polisi tanpa harus pensiun. Perkap ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 114/PUU-XXXIII/2025. Dalam putusan itu, MK mnyatakan anggota polisi dilarang menduduki jabatan sipil.
Frasa “atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri” dalam pasal 28 ayat (3) UU Polri juga dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun jika menduduki jabatan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kepolisian.
Banyak yang menilai, perkap tersebut inkonstitusional. Peraturan Kapolri jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK. Semestinya, kapolri mematuhi putusan MK dan bukan malah terkesan menentangnya. Kondisi seperti ini juga pernah terjadi kala Kapolri mendahului presiden dengan membentuk Tim Reformasi Polri terlebih dahulu.
Dari gambaran ini tampaklah, bahwa Polri merasa memilki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Ini juga harus menjajdi perhatian serius TPRP, termasuk di dalamnya penggantian personel di tubuh Polri. Reformasi juga tidak akan berarti jika tidak disertai penggantian personel inti. Tim ini memang memiliki pekerjaan rumah besar untuk mereformasi Polri.