Indonesiainside.id – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam polemik status empat pulau yang tengah memicu ketegangan antara Aceh dan Sumatera Utara. Sengketa atas Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar dinilai berpotensi mengancam keutuhan bangsa jika tak segera diselesaikan secara bijaksana.
“Kita berharap kepada Presiden Prabowo agar masalah keempat pulau yang telah memantik terjadinya dinamika politik tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Jakarta, Senin (16/6).
Anwar menyebut penetapan empat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri telah menimbulkan ketersinggungan dari masyarakat dan Pemerintah Aceh. Menurutnya, secara historis dan administratif, wilayah itu diyakini merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan menyangkut stabilitas nasional.
“Sebab kalau kita gagal menangani masalah ini maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” katanya.
Anwar mengulas kembali latar sejarah konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang berlangsung selama puluhan tahun dan baru mereda setelah Perjanjian Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
Kesepakatan tersebut memberikan dasar hukum kuat bagi otonomi khusus Aceh, termasuk kewenangan dalam mengelola wilayah, pemilu lokal, amnesti dan reintegrasi anggota GAM, hingga penarikan pasukan TNI/Polri.
“Karena konsistennya kita dalam mematuhi kesepakatan yang ada maka perdamaian di Aceh bisa terwujud dengan baik,” tegas Anwar.
Ia memperingatkan, jika penetapan wilayah tidak mengindahkan semangat dan prinsip dari Perjanjian Helsinki, maka dikhawatirkan akan memicu kembali ketegangan yang selama ini berhasil diredam.
Anwar juga menyerukan kepada semua elemen bangsa agar tidak terpancing emosi dan tetap menjaga persatuan. “Mari kita kedepankan dialog dan prinsip keadilan dalam menyelesaikan setiap perbedaan,” tutup dia.